Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi ini, Selasa (6/8/2024).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa BPK melaporkan kepada orang nomor satu di Indonesia itu mengenai peer review atas sistem pengendalian mutu BPK pada 2024
“Saya cuma dampingi presiden menerima peer reviewnya BPK. Tadi ketua BPK ada sampaikan? Nggak lewat [jalur wartawan] ya? Oh ya sudah itu aja. Makasih ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Di sisi lain, Sri Mulyani juga memilih untuk memberikan senyum tipis dan irit bicara ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Rancangan APBN 2025. Khususnya mengenai pertimbangan rasio utang pada anggaran negara 2025.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman ketika ditanya awak media soal pertimbangan tersebut. Meski begitu, dia memastikan bahwa urusan RAPBN 2025 akan memiliki waktu tersendiri untuk dijawab pemerintah
"Ya RAPBN nanti aja ya," katanya kepada wartawan sambil tersenyum dan menutup pintu mobilnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Baca Juga
Sebelumnya, BPK secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.
“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).
