Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Golkar Ngotot RK di Jabar, Nasib Koalisi Prabowo di Jakarta Bisa Buyar?

Nasib koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu bisa buyar karena Golkar ingin Ridwan Kamil di Jawa Barat.
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyaksikan debat perdana cawapres, Jumat (22/12/2023)/Bisnis-Surya Dua Artha
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyaksikan debat perdana cawapres, Jumat (22/12/2023)/Bisnis-Surya Dua Artha

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar tetap mendorong kadernya Ridwan Kamil (RK) maju kontestasi Pilgub Jabar 2024, dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2024.

Keinginan Golkar bertentangan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu, yang ingin RK Bertarung di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, pihaknya memang memberikan penugasan ke Ridwan Kamil agar menaikkan elektabilitasnya di Jabar sekaligus Jakarta. Alasannya, Golkar merasa Ridwan Kamil juga punya kesempatan menang di Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, kini elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta malah menurun usai muncul sejumlah nama beken lainnya seperti Anies Baswedan hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Situasinya kan jadi berbeda. Sangat kompetitif bagi Ridwan Kamil [di Jakarta] dibandingkan kalau terhadap pada surat yang kedua di Jawa Barat yang memang dia mau ada nama baru, nama yang lama, dan segala macam tetap berada di atas gitu," jelas Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Oleh sebab itu, kini Golkar lebih mendorong Ridwan Kamil kembali maju Pilkada Jabar. Apalagi, menurut hasil survei internal Golkar, elektabilitas Ridwan Kamil masih jauh lebih tinggi dari para pesaingnya.

"Makanya kalau Golkar per hari ini kami merekomendasikan, berpandangan sebaiknya Ridwan Kamil itu tetap di Jawa Barat," kata Doli.

Di samping itu, Doli menjelaskan bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan Ridwan Kamil seorang diri sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain. Golkar, sambungnya, masih terus berunding dengan gabungan partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto alias Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurutnya, KIM yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih mengupayakan tetap bersama dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 maupun Jabar 2024.

Sikap Koalisi Prabowo 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengklaim koalisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju (KIM), ingin mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta, sementara Dedi Mulyadi calon gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024.

Herman mengaku sudah bertemu dengan Ridwan Kamil. Menurutnya, wakil ketua umum Partai Golkar itu masih belum menentukan pilihan untuk maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Pak Ridwan Kamil juga menimang-nimang ketika di Jakarta, tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat," kata Hero di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (26/6/2024).

Begitupula dengan Dedi Mulyadi. Dia mengatakan politisi Partai Gerindra sendiri ingin maju sebagai bakal calon gubernur Jabar.

Oleh sebab itu, KIM yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, hingga Demokrat cenderung merancang skenario agar Ridwan Kamil menjadi Jakarta 1. Sedangkan Dedi Mulyadi menjadi Jabar 1.

"Ya sementara pembicaraan seperti itu [Ridwan Kamil di Jakarta, Dedi Mulyadi di Jabar]," ujar Hero, sapaan akrab Herman Haeron.

Lebih lanjut, Hero menegaskan Demokrat belum mengeluarkan surat tugas kepada siapapun untuk maju dalam ajang Pilgub Jakarta. Demokrat, lanjutnya, juga memiliki kandidat internal seperti Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono, mantan wakil gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, dan mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Meski demikian, dia meminta setiap pihak bersabar sebab belum ada yang pasti sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper