Bisnis.com, JAKARTA - Serangan siber ransomware telah membuat lumpuh Pusat Data Nasional alias PDN nyaris lumpuh 4 hari. Aksi peretas Locbit 3.0 itu menunjukan sistem keamanan siber pemerintah masih rawan sekaligus membuktikan bahwa tidak ada tempat aman untuk perlindungan data.
Padahal kalau melihat sejarahnya, pembangunan PDN merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar hingga mencapai 2.700 data center di seluruh lembaga negara.
Dengan adanya data center nasional, server pemerintahan dapat diletakan di PDN. Proyek ini menelan anggaran yang tidak main-main, informasinya mencapai Rp2,7 triliun.
Namun demikian, peretasan PDN yang diduga dilakukan oleh Locbit 3.0 menimbulkan pesimisme terhadap masa depan PDN. Apalagi, kalau merunut sejarah, tidak ada satupun aksi peretasan ke situs atau data milik pemerintah yang berhasil diungkap tuntas. Kasus Bjorka, misalnya, sampai sekarang tidak jelas siapa pelaku dan apa saja hasil investigasi yang diperoleh pemerintah.
Belum lagi bentuk peretasan terhadap pusat data KPU, Bank Syariah Indonesia (BSI) atau sistem lembaga lainnya yang skalanya jauh lebih kecil. Pemerintah entah itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, hingga penegak hukum, tidak pernah menampilkan ke publik sosok pelaku dari kejahatan siber tersebut.
Adapun soal Lockbit 3.0 yang meretas PDN, adalah salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD. Mereka merupakan grup operator ransomware.
Baca Juga
Lockbit, LockBit 2.0, dan serta yang terbaru Lockbit 3.0 merupakan hasil kampanye baru dari grup tersebut.
Sebelumnya, grup peretas itu sempat menginveksi BSI merupakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang ternyata adalah warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz
Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.
LockBit sangat aktif melakukan pemerasan ganda, broker akses awal serta mereka juga beriklan di forum peretas. Mereka juga diketahui merekrut orang dalam dan merekrut peretas terampil untuk menjalankan aksinya.
Imbasnya di Indonesia
Akibat serangan LocBit 3.0, sebanyak 210 sistem milik pemerintah pusat maupun daerah diketahui terdampak, yang paling parah tentu adalah Imigrasi. Alhasil pelayanan Imigrasi mengalami gangguan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tengah memindahkan sementara data imigrasi ke komputasi awan (cloud computing) swasta akibat dampak padamnya Pusat Data Nasional (PDN).
Dia melanjutkan bahwa usai PDN mengalami serangan peretas (hacker) yang turut berdampak terhadap data imigrasi membuat Kementerian yang dinahkodainya memilih untuk melakukan migrasi data ke Amazon Web Services (AWS).
"Ya kita terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS. Jadi menunggu PDN baik, kita harus emergency apa, solusi emergency. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Kendati demikian, Yasonna mengaku belum dapat menjelaskan kapan target pemeriksaan keimigrasian secara digital itu akan rampung secara menyeluruh.
"Ya kita tunggu saja PDN-nya [berfungsi kembali]," tandas Yasonna.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan seluruh pengguna layanan Pusat Data Nasional (PDN) untuk melakukan pencadangan data atau backup data guna meminimalisir dampak hilangnya aset yang disebabkan server down beberapa hari terakhir.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan selaku penyelenggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pihaknya tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan keamanan infrastruktur SPBE, dalam hal ini Layanan Komputasi Awan (cloud) Pemerintah.
"Sebagai bentuk dari preventive plan, pengguna Layanan Komputasi Awan Pemerintah perlu melakukan pemetaan aset dan mengajukan permohonan backup atas aset tersebut," kata Samuel melalui surat edaran, dikutip Senin (24/6/2024).
DPR Minta Usut Tuntas
Adapun Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menangani gangguan yang terjadi pada PDN.
“Saya sebagai mitra tentu amat prihatin dan kita ingin Kominfo bisa segera menyelesaikannya,” kata Meutya dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Senin (24/6/2024).
DPR mendesak Kominfo mesti menjelaskan alasan sistem PDN tersebut bisa terjadi gangguan. Untuk saat ini, menurut dia, Komisi I mempersilakan Kemenkominfo untuk fokus menyelesaikan masalah.
"Apakah ini malfungsi dari Pusat Data Nasional? Atau memang ada serangan gitu? Tapi kita biarkan Kominfo untuk fokus menyelesaikan masalah," ujar Meutya.
Kendati demikian, Politisi Partai Golkar ini enggan terlalu mengkritik Kominfo terhadap persoalan yang terjadi pada PDN. Dia hanya menekankan bahwa permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh Kemenkominfo.
“Saya tidak mau juga terlalu keras mengkritik dan tidak perlu dijawab langsung, karena yang paling utama harus langsung dilakukan Kominfo saat ini adalah mencari tahu penyebab sehingga tahu bagaimana untuk bisa menanggulangi ini segera,” ujarnya.
Meutya mengatakan jangan sampai nama Indonesia menjadi buruk di mata dunia, terlebih sistem ini juga langsung berkaitan dengan wisatawan mancanegara.
"Ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan nama baik Indonesia
