Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta tambahan anggaran 2025 hingga Rp5 miliar ke DPR, khusus untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak melanggar hak warga setempat.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ketika lakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/6/2024).
"Untuk yang IKN, usulan tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," jelas Atnike dalam rapat.
Dia menjelaskan Komnas HAM sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN yang menyangkut lima poin terkait pembangunan ibu kota negara, yaitu pengamatan situasi HAM, penyusunan kajian HAM, pengarusutamaan HAM, penguatan kesadaran HAM, dan dukungan saran prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN.
Apalagi, lanjut Atnike, desakan ekonomi global mengharuskan Indonesia lebih inovatif dalam pengembangan proyek-proyek pembangunan yang menjamin HAM.
Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta dukungan DPR untuk menjalankan program kerja tersebut di IKN selama tahun depan.
Baca Juga
Di samping itu, Komnas HAM juga meminta tambahan anggaran untuk program kerja lain.
Total, lembaga independen ini meminta sebanyak Rp37,15 miliar.
"Yang diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan kekurangan belanja pegawai, mengawal pembangunan IKN yang bersesuaian dengan HAM, penguatan tusi [tugas dan fungsi] Komnas HAM, dan pemenuhan sarana dan prasarana Komnas HAM," katanya.
Pemerintah sendiri memberikan jatah anggaran pagu indikatif 2025 untuk Komnas HAM sebesar Rp130 miliar.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR mutuskan untuk menerima permintaan tambahan anggaran sebanyak Rp37,15 miliar tersebut sehingga total anggaran 2025 untuk Komnas HAM sebanyak Rp201,69 miliar.
Nantinya, kesepakatan itu masih akan dibawa ke dalam rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
