Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negera (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September tahun ini bukan sebagai bentuk hukuman.
Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini menuturkan, pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah pemerintah untuk bisa lebih mengintegrasikan layanan publik.
"Pokoknya intinya bahwa perpindahan ke IKN itu bukan suatu hukuman atau apa, tetapi itu adalah memang menjadi tempat yang kita bisa terintegrasi gitu ya dalam melakukan layanan kepada masyarakat," ujarnya di Komisi II DPR, Rabu (12/6/2024).
Sementara itu, Rini menuturkan bahwa pemindahan ASN akan menunggu infrastruktur pendukung dan melihat ketersediaan infrastruktur yang sudah tersedia.
Dia menuturkan pemindahan menteri dengan sekjen semestinya memang dilakukan bersamaan, terlebih pejabat setingkat eselon harus berada dekat dengan menteri.
"Kalau itu kita tidak ada pembicaraan seperti itu sih, kan misalnya kalau menterinya ada kan sebenernya, eselon satu yang pada saat itu dibutuhkan, tergantung kementeriannya gitu ya harus ada. Masalah sekjen sudah siap, memang seharusnya sekjen harus bersama dengan pak menteri, itu sudah harus ya, kalau menteri dengan sekjen harus sepaket," ujarnya.
Baca Juga
Adapun terkait dengan anggaran kepindahan yang ditanggung oleh pemerintah, dan ketetapan keluarga yang dibawa oleh ASN ke IKN, dia mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dibahas dalam sidang kabinet.
"Nah ini kan kalau pak menteri waktu itu mengatakan bahwa ini akan dibahas di dalam sidang kabinet, jadi kita masih menunggu jadwal sidang kabinet itu tapikan kita Menpan harus memperhatikan kesejahteraan pegawai, maka kita akan mengusulkan kepada menteri keuangan, itu kan harus dibahas, tidak bisa ditentukan oleh Menpan sendiri," ucapnya.
Sementara itu untuk anggaran kepindahan ASN, menurutnya itu ada di masing-masing instansi, dan pihaknya belum tau komponennya dan masih perlu diperhitungkan, dan dibahas.
Dia menyatakan bahwa KemenPAN RB membantu menyiapkan kebijakan lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan terlebih dahulu.
"Kemudian jabatan-jabatan apa saja yang sudah ada, mereka harus berhitung, berapa dengan jabatan seperti ini, berapa ASN yang akan dipindahkan, seperti itu," tambahnya.
