Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Luthfi Ali Yahya menegaskan tak peduli dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan.
“Ga tau lah, masa bodo, [bukan] urusan wantimpres lain lagi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/6/2024).
Dia pun mengaku tak pernah ada komunikasi atau musyawarah dari pemerintah terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan.
Menurutnya, tak adanya ajakan untuk mensosialisasikan kebijakan baru tersebut membuat lembaganya tak dapat memberikan pandangan.
“[Meskipun banyak penolakan tetapi] kami belum bisa menimbang. Saya tidak semudah itu untuk bisa memutuskan. Jadi, terserah itu bukan kewenangan saya. Saya mengikuti keputusan,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Habib Luthfi itu menegaskan bahwa pihaknya mengikuti keputusan pemerintah. Mengingat, sejauh ini Wantimpres memang tak pernah diajak untuk bermusyawarah dalam meracik pemberian IUPK.
Baca Juga
"Kami belum pernah diajak musyawarah. Jadi masalah hal ini saya tidak bisa katakan ya atau tidak. Kami mengikuti saja bagaimana kehendak pemerintah, seandainya itu dianggap baik ya silakan saja. Tapi seandainya dianggap oleh pemerintah tidak [baik], ya kami mengikuti, sama lah," katanya.
Dia melanjutkan lantaran tidak mendapatkan sosialisasi membuat Wantimpres juga tak dapat memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hal tersebut.
Apalagi, kata Luthfi, meskipun adanya penolakan dari sejumlah ormas keagamaan tertentu, tetapi dia menilai bahwa saat ini hal tersebut merupakan hak dari para ormas.
"Ya terserah, mereka punya hak kok, harus kita hargai. Demokrasi kok," pungkas Luthfi.
