Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri meminta Prabowo rasional mengeloka APBN.
Menurut dia, rasionalitas dalam mengelola APBN diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Jadi, presiden terpilih Prabowo harus lebih rasional dalam mengelola APBN dalam rangka bagaimana tujuan nasional untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara sistematis arahnya benar,” ujar Didin S. Damanhuri dalam diskusi daring Selasa, 4 Juni 2024.
Didin mengatakan bahwa saat ini terjadi ketidakadilan ekonomi dalam empat hal, yakni antarwilayah, antarsektor, antargenerasi, dan antargolongan.
Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan APBN pemerintahan Prabowo-Gibran sedang jadi sorotan.
Hal tersebut lantaran defisit APNB 2025 disebut sudah mencapai Rp600 Triliun padahal Prabowo belum kerja karena baru akan dilantik akhir tahun 2024 mendatang.
Baca Juga
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun.
Dolfie menilai bahwa rentang defisit anggaran untuk tahun 2025 tersebut relatif tinggi, dengan ruang belanja yang ditetapkan pada kisaran Rp3.500 triliun.
Menurutnya, tingkat defisit APBN untuk 2025 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan Indonesia.
“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).
Dengan defisit dan anggaran belanja yang sudah dirancang tinggi oleh pemerintahan saat ini, dia mengatakan hal itu berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru.
