Bisnis.com, JAKARTA - Bukan membatalkan, Jokowi hanya menunda kenaikan UKT di Indonesia.
UKT mahal menimbulkan protes di kalangan mahasiswa. Beberapa di antaranya bahkan menggelar aksi demo dan menentang kenaikan UKT yang ditetapkan beberapa kampus di Indonesia ini.
Pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan mengungkapkan hal yang menjadi penyebab Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.
Pertama, dia menjelaskan bahwa status PTN-BH menjadikan kampus mandiri dalam mengelola keuangannya, tapi harus ditebus dengan subsidi dari pemerintah yang hanya kisaran 30% saja.
"Artinya, 70% kampus PTN-BH harus mencari sendiri. Salah satu cara paling mudah adalah menaikkan UKT dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Nah, ketika kebutuhan kampus bertambah tapi subsidi pemerintah stagnan di angka 30% saja, jelas kampus akan sulit berkembang," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Minggu (26/5/2024).
Kemudian, menurutnya, menurunkan UKT tidak mungkin dilakukan tanpa ada dukungan subsidi dari pemerintah. Jika stagnan 30% tidak mungkin UKT turun.
Baca Juga
Meski sudah menimbilkan berbagai protes, namun Jokowi hanya menunda kenaikan UKT saja.
“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringakan,” ujarnya kepada wartawan.
Dengan demikian, maka kenaikan UKT akan menjadi beban bagi presiden baru, Prabowo Subianto. Di sisi lain, Prabowo sebenarnya ingin pendidikan di perguruan tinggi gratis.
Menurut catatan Bisnis, pada November 2023 lalu, Prabowo Subianto menilai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ternyata tak maksimal.
Prabowo malah mendorong program penambahan beasiswa, salah satunya dengan pembebasan biaya alias gratis untuk pendidikan di universitas negeri.
Dirinya menyampaikan hal tersebut di depan ratusan ekonom dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, pada Rabu (8/11/2023).
“Saya setuju kita bisa tambah [beasiswa], more generous, kita harus tambah beasiswa sekolah. Universitas negeri bener-bener harus kita bikin kalo bisa semuanya nggak bayar,” jelasnya.
