Bisnis.com, JAKARTA -- Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tidak hanya membebani mahasiswa, tetapi juga berpotensi menghambat ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan rasio penduduk berpendidikan tinggi.
Jokowi telah memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim. Ia ingin mendengar langsung dari Nadiem tentang polemik UKT yang belakangan ini memicu ketagihan publik.
Namun demikian, alih-alih membatalkan, Jokowi hanya menunda kenaikan tarif UKT tersebut sampai tahun depan. Alhasil, kenaikan UKT akan menjadi beban bagi presiden baru, Prabowo Subianto.
“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tetapi kan tadi sudah disampaikan oleh Mendikbudristek bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringakan,” ujarnya kepada wartawan.
Kendati demikian, orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan bahwa terkait teknis akan diserahkan secara langsung kepada mantan bos Gojek tersebut.
Pasalnya, tahun ini kenaikan UKT di PTN telah dibatalkan tetapi ada kemungkinan akan kembali naik pada tahun mendatang.
Baca Juga
“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini,” pungkas Jokowi.
Nadiem Pastikan Intervensi
Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan bahwa pemerintah mengintervensi perguruan tinggi negeri (PTN) untuk membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ini.
Dia memastikan bahwa mahasiswa tak akan terdapat terkait dengan persoalan kenaikan UKM yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
“Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/5/2025).
Nadiem mengaku bahwa dalam beberapa hari ke belakang Kementeriannya telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai konsentrasi mereka terkait adanya peningkatan UKT yang terjadi di PTN.
“Memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga membuat saya pun cukup mencemaskan,” ucapnya.
Dia mengaku usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memakan waktu hingga 1 jam, pemerintah sangat mengerti kekhawatiran tersebut.
Nadiem melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bertemu dengan para rektor dan mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN.
“Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya,” tandas Nadiem.
PTN Butuh Subsidi?
Pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan mengatakan bahwa pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus diikuti dengan peningkatan subsidi dari pemerintah untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dia menjelaskan bahwa jika subsidi dari pemerintah untuk PTN tidak naik, sedangkan dilakukan pembatalan kenaikan UKT, maka kampus akan kesulitan untuk menjalankan operasionalnya.
"Jadi kalau subsidi tidak bertambah sementara UKT tidak naik, kampus dapat dari mana, sementara UKT naik itu memang usul dari kampus. Jadi kan kampus itu menghitung kebutuhan operasional dan pengembangan institusi, maka kemudian dia memperkirakan kita butuh sekian untuk bisa beroperasi kampusnya, kampus PTN-BH terutama, kemudian bisa berkembang [kampusnya] begitu," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Senin (27/5/2024).
Edi menegaskan bahwa jika pemerintah tidak memberikan subsidi lebih kepada PTN, maka kampus akan repot ke depannya, karena kesulitan dari sisi keuangan.
"Tapi kalau kemudian rencana [penambahan subsidi] itu tidak berhasil, dan UKT tidak naik, maka pasti kesulitan untuk menjalankan kampus apalagi untuk pengembangan kampus. Nah satu-satunya jalan ya pemerintah memang harus meningkatkan subsidinya, kalau tidak pasti repot kampusnya, akan kesulitan dari sisi keuangan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dibatalkannya kenaikan UKT ini tentu kabar baik untuk mahasiswa, tetapi menjadi kabar buruk bagi PTN.
"UKT dibatalkan kalau bagi mahasiswa ya pasti itu kabar baik, karena bisa mengakses pendidikan terutama di kampus negeri, tapi kalau bagi perguruan tinggi mungkin ini kabar buruk ya, karena ada income yang tidak bisa terpenuhi, dan income itu berasal dari mahasiswa, sementara kebutuhan dari kampus itu makin bertambah," ucapnya.
Sementara itu, dia menegaskan bahwa subsidi yang ideal dari pemerintah untuk operasional PTN, yaitu diperkirakan minimal lebih dari 50%.
"Soal berapa persen idealnya kampus itu, karena kampus negeri ya kita bicaranya, namanya saja negeri, berarti dia kampus milik pemerintah, maka minimal ya 50% lebih harusnya [subsidinya], yang ditanggung oleh negara, agar anak bangsa kalangan menengah ke bawah terutama atau yang cerdas, dia bisa kuliah di situ karena memang itu difasilitasi dari negara, sesuai amanat dari konstitusi kita, tapi ini kalau mau perlu dihitung lebih rinci lagi," tambahnya.
