Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengirim sinyal akan mengevaluasi penggunaan subsidi energi pada Juni mendatang. Ada potensi penambahan anggaran dan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah masih menahan harga negeri mesk ada tekanan adanya peningkatan tensi konflik di timur tengah.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti agenda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).
"Sejauh ini saya belum ada perubahan [evaluasi subsidi energi Juni]," katanya kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/5/2024).
Kendati demikian, bendahara Negara itu pun juga mengaku belum dapat memastikan apakah harga BBM akan terus ditahan pemerintah hingga akhir tahun.
"Saya belum update mengenai hal itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Duni itu melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berfokus untuk membahas pelaksanaan APBN 2025 dengan DPR terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Apalagi, kata Sri Mulyani, kebijakan terkait subsidi BBM juga tercantum dalam APBN 2024 yang sudah ditentukan.
Meski begitu, dia memastikan bahwa kementeriannya akan mendukung terkait dengan langkah-langkah baru yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, maupun Pertamina.
"Namun tentu langkah-langkah yang akan dilakukan baik oleh Kementerian ESDM, kementerian BUMN, dan Pertamina akan kita dukung saja. Karena mereka dalam APBN juga kan sudah ditetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidinya itu yang perlu dijaga oleh kementerian ESDM dan pertamina,” pungkas Sri Mulyani.
Sekadar informasi, pada 2024 ini pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun, dengan rincian Rp 113,3 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.
