Bisnis.com, JAKARTA -- Tensi tinggi hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan (PDIP) belum berakhir. Sampai saat ini, belum ada satupun momentum yang mampu mengakhiri polemik antara bekas sekutu yang kini menjadi seteru tersebut.
Malah kalau melihat konstelasi politik yang berkembang saat ini, eskalasi 'konflik' antara keduanya cenderung naik. Hal itu mengindikasikan bahwa berbagai upaya untuk mendorong rekonsiliasi antara PDIP dengan Jokowi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Bagi PDIP, cerita mereka dengan Jokowi dan keluarganya, sudah selesai. Mereka kini telah menganggap ayah Gibran Rakabuming Raka itu berada di seberang jalan atau di kubu musuh. Ontran-ontran pemilihan presiden alias Pilpres 2024 adalah titik paling krusial renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP.
"Ah orang sudah di seberang sana. Bagaimana masih mau dibilang bagian dari PDIP. Yang benar saja," ujar politikus PDIP Komaruddin Watubun belum lama ini.
PDIP dan Jokowi pernah dalam satu kubu. PDIP tercatat sebagai partai pengusung utama Jokowi dalam berbagai pertarungan politik mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.
Partai berlambang banteng itu juga mengantarkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan pada Pilkada 2020. Gibran bahkan menyisihkan kader senior PDIP Achmad Poernomo saat maju sebagai wali kota dan Bobby menyisihkan Akhyar Nasution, kader PDIP yang sudah aktif sejak tahun 1990-an.
Baca Juga
Sebaliknya, PDIP memperoleh coattail effect alias efek ekor jas dari pencalonan Jokowi. Hal itulah yang membawa partai berlambang banteng tersebut menang pemilihan umum alias Pemilu 2014 dan 2019.
Namun pada pemilu 2024, adalah anomali bagi PDIP, mereka tetap memenangkan suara mayoritas pemilihan legislatif tetapi kalah di pemilihan presiden alias Pilpres tanpa kehadiran Jokowi. Meski menang pileg, suara PDIP menyusut dari sekitar 19% menjadi 16% atau kehilangan lebih dari 2 juta suara.
Fakta politik pada Pilpres 2024 inilah yang mengubah hubungan antara PDIP dengan keluarga Jokowi, terutama dalam Pilkada 2024. PDIP telah secara terbuka tidak akan mengusung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatra Utara mendatang.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto bahkan mengungkapkan bahwa siapapun boleh mendaftar sebagai calon gubernur alias cagub ke PDIP kecuali menantu Jokowi, Bobby Nasution. "Semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah," ujar Hasto.
PDIP justru menerima pendaftaran calon gubernur Sumatra Utara dari kandidat petahana, Edy Rahmayadi. Edy adalah Gubernur Sumatra Utara 2018-2023. Ia dikenal sebagai 'rival' Bobby, yang ditengarai juga akan maju dalam kontestasi Pilgub Sumatra Utara. "Mudah-mudahan PDIP memberikan pintu yang lebar untuk saya," ujar Edy.
Sikap PDIP ke Gibran
Selain ke Bobby, sejumlah elite PDIP juga mulai kritis terhadap Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gibran semula kader PDIP, namun pada Pilpres 2024 lalu, ia memutuskan untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Elite PDIP Komarudin Watubun, pernah bercerita tentang momen ketika memanggil Gibran saat masih berstatus sebagai kader PDIP. Ia mengungkapkan DPP memanggil Gibran karena menemui Prabowo Subianto pada pertengahan tahun lalu.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Gibran notabenenya menyatakan tidak akan berkhianat dengan PDIP. Gibran juga menyatakan sikap di podium Rakernas PDIP tahun lalu. Komar mengatakan, saat itu Gibran berjanji tidak akan keluar dari PDIP. Meski demikian, akhirnya Gibran malah menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo yang merupakan rival dari calon presiden usungan PDIP Ganjar Pranowo.
"Justru yang berbahaya itu Mas Gibran. Sebagai pemimpin, istilah saya, boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Apalagi, sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden Indonesia," katanya.
Sementara itu, elite PDIP lainnya, Ganjar Pranowo bahkan telah menyatakan akan menjadi oposisi Prabowo-Gibran. "Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," jelas Ganjar.
Di sisi lain, PDIP sejauh ini baru akan menentukan sikap secara kelembagaan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, itu artinya ia akan menjadi pendukung mantan kadernya Gibran Rakabuming Raka, atau berada di luar pemerintahan seperti ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu. Sikap PDIP akan ditentukan pada Rapat Kerja Nasional alias Rakernas akhir bulan ini.
Namun yang jelas, sejak Pilpres 2024 lalu, elite PDIP telah beberapa kali mengungkapkan kritik-kritik tajam kepada Jokowi. Deddy Sitorus misalnya, menyebut Jokowi telah membakar rumahnya sendiri dan tak mungkin berhubungan baik dengan Jokowi. Adian Napitupulu terus menyuarakan pengguliran hak angket.
Sementara itu, sejumlah kantor DPD PDIP bahkan telah mencopot foto Jokowi kendati sampai kini, status Jokowi masih sebagai presiden.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa penurunan foto Jokowi tersebut merupakan respons terhadap sikap pemimpin yang tidak bisa memberi teladan dalam menjalankan konstitusi. "Itu terjadi di banyak wilayah."
Masa Depan Jokowi-Gibran
Adapun Gibran mengaku sudah mempunyai road map atau peta jalan politik ke depan, usai statusnya tidak diakui PDI Perjuangan (PDIP) sebagai kader. “Kami sudah menyiapkan road map ke depan, arahnya ke mana, ikut siapa, perahunya apa, dll,” ungkap dia dilansir dari Solopos.com.
Namun, Gibran tidak menjelaskan road map atau peta jalan politiknya ke depan kepada para awak media. Dia hanya menyatakan mempunyai hubungan baik dengan semua partai politik termasuk dengan kader PDIP.
“Kalau saya pribadi baik dengan semua parpol, bahkan misalnya dengan teman-teman PDIP pun kami masih keep in touch ya. Semuanya baik, masih berteman baik, saling memberikan masukan, saling WA,” aku dia.
Saat ditanya apakah road map politik tersebut sama dengan road map sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran mengaku tidak tahu. Menurut dia road map yang dimaksud adalah untuk dirinya ke depan. “Wah saya enggak tahu [road map Jokowi]. Tanyakan kepada beliau. Tadi kan road map saya, bukan road map beliau, beda lagi,”
Sementara itu, ada banyak spekulasi terkait langkah politik Jokowi usai lengser dan tak diakui PDIP sebagai kader, mulai dari bergabung dengan Golkar, Gerindra, hingga ke partai anak bungsunya Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Namun demikian Jokowi terkesan masih menutupi kemana akan berlabuh. Dia hanya menjawab: akan berlabuh ke pelabuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
