Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menarik pinjaman luar negeri hingga Rp386 triliun untuk belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Hasto mengatakan, padahal Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit di luar masalah pertahanan. Dia mencontoh permasalahan pandemi Covid-19 belum juga pulih terutama dari sisi ekonomi, yang mana harga kebutuhan pokok semakin tinggi.
"Kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku menteri pertahanan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai Rp386 triliun untuk beli alutsista," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Padahal, lanjutnya, Indonesia sedang tidak menghadapi perang fisik. Menurutnya, ada perang yang lebih berbahaya yang segera harus dimenangkan.
"Yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita," jelas Hasto.
Apalagi tantangan perpolitik dunia masih bergejolak dengan perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, ketegangan Israel-Palestina, hingga krisis energi dan pangan.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Hasto mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang tenang menghadapi tekanan. Menurutnya, dalam debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023) malam, Prabowo menunjukkan sifat aslinya yang emosional.
"Bagaimana mungkin akan jadi nakhoda Indonesia kalau pemimpinnya tidak tenang, kalau pemimpinnya mencoba memprovokasi yang lain, kalau pemimpinnya tidak mengedepankan dialog," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja alutsista Kemenhan dari pinjaman luar negeri disepakati naik menjadi US$25 miliar atau setara seiktar Rp386 triliun untuk periode 2020 hingga 2024.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani setelah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (30/11/2023).
