Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) diyakini terjebak dalam dua pilihan saat berupaya mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan berikutnya, yakni antara merebut jabatan ketua DPR atau menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kepala Divisi Politik dari Political Strategi Group (PSG), Arief Budiman, menilai bahwa bagi PDIP, mengamankan kursi ketua DPR periode 2024-2029 akan lebih menguntungkan daripada memaksakan penggunaan hak angket.
Arief berpendapat bahwa hak angket tidak akan memberikan banyak keuntungan jangka panjang bagi PDIP. Selain itu, kemungkinan pragmatisme dari partai lain dapat menghambat prosesnya.
"Terutama karena PDI Perjuangan praktis tidak memiliki sekutu di parlemen setelah PPP tidak berhasil masuk ke Senayan. Dengan hanya memiliki 110 kursi, mereka akan menjadi minoritas, terutama ketika partai-partai pendukung Anies-Muhaimin terlihat kurang antusias dalam mendukung hak angket," ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).
Di sisi lain, dia meyakini bahwa partai pendukung Prabowo-Gibran akan mencoba merevisi UU MD3 sebagai respons jika PDIP tetap ingin menggunakan hak angket. Dengan revisi UU MD3, kemungkinan besar kursi ketua DPR akan direbut oleh kubu partai pendukung Prabowo-Gibran.
Hal ini berpotensi melemahkan posisi PDIP di parlemen. Padahal, menurut Arief, sejak Reformasi tahun 1998, parlemen telah menjadi alat kekuatan utama bagi PDIP.
Baca Juga
Dia menunjukkan bahwa PDIP menjadi juara pada Pemilu 1999, namun gagal membuat ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, menjadi presiden karena terbentur oleh manuver Koalisi Poros Tengah yang mendukung Abdurrahman Wahid.
Sebaliknya, dengan strategi yang lebih bijaksana, PDIP mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin oposisi di parlemen selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meskipun tidak meraih kursi terbanyak pada Pemilu 2004 dan 2009.
Karena itu, menurut Arief, PDIP lebih baik fokus pada peran oposisi yang terukur di masa depan.
"Dalam hal ini, fokus oposisi bukan hanya pada program-program pemerintahan eksekutif, tetapi juga pada penguatan hukum dan demokrasi. Hal ini penting mengingat bahwa hukum dan demokrasi saat ini menjadi perhatian utama publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang," katanya.
Dia mengingatkan bahwa Prabowo-Gibran berjanji untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, secara politis, PDIP, yang merupakan partai pendukung utama Jokowi selama dua periode, masih dapat meraih keuntungan jika program-program tersebut berhasil.
Pada saat yang sama, PDIP dapat terus mendorong penguatan hukum dengan memperjelas anggaran untuk pelaksanaan dan pengelolaan program-program tersebut. Partai dengan lambang Banteng itu juga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan di parlemen."
