Bisnis.com, JAKARTA – Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) sedang menguji coba jet tempur menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bisa terbang sendiri. Jet tersebut dirancang dengan mempertimbangkan risiko konflik China di masa depan.
Dikutip dari Business Insider, Angkatan Udara AS sangat yakin dengan teknologi di jet tempur bernama F-16 itu. Menteri Angkatan Udara AS Frank Kendall telah mengajukan diri untuk menjadi penumpang jet tempur F-16 yang bisa terbang sendiri untuk melihat kinerjanya.
“Akan ada seorang pilot bersama saya yang hanya akan menonton, seperti saya, ketika teknologi otonom ini bekerja,” kata Kendall dikutip dari Business Insider pada Jumat (12/4/2024).
Menurutnya, teknologi ini jika berhasil bisa menjadi lebih cerdas, efisien, dan lebih terjangkau dibandingkandengan pesawat yang dioperasikan secara manual.
Selain itu, Angkatan Udara AS juga telah memesan armada yang terdiri dari 1.000 drone dengan kemampuan AI. Drone tersebut dinilai mampu melakukan manuver lebih berisiko dibandingkan dengan pesawat manual.
Biaya dalam pengadaan drone tersebut mencapai US$10 dan US$20 juta per unit. Drone dibuat menggunakan bahan-bahan murah dengan tujuan untuk terbang dalam beberapa misi sebelum dihancurkan.
Baca Juga
Sebelumnya, Angkatan Udara AS juga mengembangkan pesawat tempur F-35 berawak baru dengan harga US$100 juta. Lalu, pesawat pembom B-21 seharga US$750 juta.
Upaya yang dilakukan oleh Angkatan Udara AS itu sebagai antisipasi risiko peperangan di masa depan. Armada-armada juga dirancang khusus dengan mempertimbangkan potensi konflik di masa depan dengan China.
Akan tetapi, pengembangan pesawat tempur dengan mengandalkan teknologi AI direspons negatif oleh sejumlah kalangan.
Kritikus senjata AI, termasuk organisasi nirlaba Future of Life Institute menyebut teknologi yang dikembangkan itu sebagai "slaughterbots,” alias robot pembantai.
Apabila tedapat kesalahan dalam pengambilan keputusan algoritmik, teknologi itu dapat meningkatkan risiko eskalasi konflik yang cepat.
Pada 2019, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres pun mengatakan mesin dengan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengambil nyawa tanpa keterlibatan manusia tidak dapat diterima secara politik. "Ini menjijikkan secara moral dan harus dilarang oleh hukum internasional," tuturnya.
_1692693482.jpg?w=348&h=261)
