Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi untuk menambah kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga sebesar 61%. Kepala Negara menargetkan negosiasi dan payung hukum penambahan persentase saham itu rampung sebelum selesainya masa jabatan.
Jokowi mengatakan target penambahan kepemilikan saham RI di PTFI saat ini masih dalam tahap negosiasi. Menurutnya, penyelesaian payung hukum dimaksud bisa mempercepat dan memperlancar negosiasi dengan pihak Freeport-McMoran.
Adapun payung hukum itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Revisi PP itu berkaitan dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PTFI, yang akan berakhir 2041.
Aturan itu akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah, sekaligus mewajibkan perusahaan untuk membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat.
Seperti diketahui, kini pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral merupakan pemilik saham mayoritas PTFI sebesar 51,2%.
"[Penambahan kepemilikan saham 10%] masih dalam proses negosiasi dan persiapan regulasinya, tetapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan," ujarnya di Mercure Convention Center Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Baca Juga
Jokowi menargetkan agar negosiasi dan penyelesaian payung hukum yakni revisi PP No.96/2021 itu rampung sebelum Juni 2024. Itu berarti empat bulan sebelum presiden dua periode itu akhirnya meninggalkan jabatannya.
Seperti diketahui, pemerintahan periode kedua Jokowi serta Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan purnatugas pada Oktober 2024. Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo itu pun menargetkan ambisinya bisa terwujud pertengahan tahun ini.
"Tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya, tetapi paling lambat Juni," ucapnya.
Di sisi lain, Jokowi blak-blakan negosiasi dengan pihak Freeport-McMoran berjalan alot. Dia menyebut perundingan dengan pemilik saham PTFI lainnya itu memang sudah berlangsung lama.
Padahal, dalam kesempatan yang sama, Jokowi sempat membanggakan bahwa kini Freeport bukan milik Amerika Serikat (AS) lagi setelah kepemilikan saham pemerintah menjadi 51%.
"Ya namanya negosiasi kan sudah lama ini. Bukan alot, alot banget," tuturnya.
Optimisme yang digaungkan Jokowi itu pun diamini oleh para menterinya. Menteri ESDM Arifin Tasrif, pada kesempatan terpisah, meyakini pemerintah bisa mengegolkan ambisi Jokowi di Freeport.
Arifin menyebut tenggat waktu yang disebut Jokowi pada Juni 2024 harus terwujud, dan revisi PP ditargetkan rampung lebih dini. "Ya harus Juni. Mudah-mudahan," katanya saat ditemui usai acara buka bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Arifin menjelaskan, PP tersebut nantinya bakal menjadi landasan hukum untuk banyak hal seperti divestasi saham 10% tambahan untuk pemerintah Indonesia, pembangunan smelter dan mengakomodasi perpanjangan kontrak PTFI hingga 2061 selepas masa akhir kontrak di 2041.
Mantan Duta Besar Jepang itu mengatakan perpanjangan kontrak PTFI penting. Hal itu lantaran smelter baru PTFI ditargetkan baru beroperasi penuh pada awal 2025.
"Iya, kan dia perlu mengeksplorasi. Smelternya kan baru nih, kan kelar tahun ini. Tahun ini dia start awal 2025 baru bisa full. Ya masa 16 tahun mati," ucapnya.
Kendati demikian, Arifin mengatakan penambahan 10% saham Indonesia di PTFI nantinya tak akan membuat pemerintah mengeluarkan uang sepeserpun.
Hal itu berbeda dengan saat Inalum menaikkan kepemilikan sahamnya di PTFI menjadi 51% pada sekitar enam tahun lalu. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Inalum pada 2018 merogoh kocek hingga US$3,85 miliar. Namun, Arifin tak memerinci lebih lanjut mengenai hal itu.
"Pemerintah enggak keluar duit lagi," ucapnya.
Terwujud 2041
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penambahan saham Indonesia 10% di PTFI baru akan terwujud setelah 2041, atau setelah berakhir kontrak.
Untuk diketahui, penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10% itu merupakan kompensasi yang tengah didiskusikan oleh perusahaan dan pemerintah terkait dengan perpanjangan kontrak.
"Kalau yang untuk penambahannya itu kan nanti pasca 2041 ya. Kita lagi cek sekarang. Tapi penambahan ada 10%," kata Bahlil, usai acara di Istana Kepresidenan, kemarin.
Temui Jokowi
Pada hari yang sama, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas bersama dengan jajaran direksi Freeport-McMoran Richard C. Adkerson dan Kathleen L. Quirk bertemu dengan Jokowi di Istana untuk melaporkan perkembangan terkini soal progres pembangunan smelter Freeport.
Dia mengatakan progres smelter Freeport di Gresik sudah mencapai sekitar 92% hingga 94%.
Pada pertemuannya dengan presiden bersama dua pentolan Freeport-McMoran, Tony mengaku sempat membahas soal negosiasi perpanjangan kontrak IUPK Freeport. Namun, dia mengatakan tak banyak membahas soal itu karena sudah pernah dibahas ketika lawatan Jokowi ke AS beberapa waktu lalu.
"Disinggung sedikit tetapi enggak bahas detail kan waktunya enggak panjang. Kan itu sudah dibahas sebelumnya," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Mantan bos Vale itu juga sempat mengungkap pentingnya perpanjangan izin ekspor tembaga yang akan berakhir Mei ini. Menurutnya, hal itu penting karena berdampak terhadap penerimaan negara. Akan tetapi, dia menyebut pembicaraan mengenai izin ekspor itu tidak dibicarakan dengan Jokowi melainkan sebatas level menteri saja.
"Ya kan kalau kita enggak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira-kira US$2 miliar, Rp30 triliun kurangnya dalam kurun waktu Juni sampai Desember," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
