Bisnis.com, JAKARTA — Dua partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem, memberikan sinyal serupa terkait dengan wacana pengguliran hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kedua partai tidak menutup kemungkinan wacana hak angket gugur, apabila jumlah suara partai di DPR yang mendorong wacana tersebut tidak cukup.
Dalam catatan Bisnis, PDI Perjuangan atau PDIP digadang-gadang sebagai partai yang bakal mempelopori wacana pengguliran hak angket di DPR. PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang bertengger di urutan ketiga hasil Pilpres 2024 dengan perolehan 27.040.878 suara.
Kemudian, tiga partai Koalisi Perubahan yakni Nasdem, PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyatakan siap untuk mendukung PDIP guna menggulirkan wacana itu. Mereka mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menduduki urutan kedua hasil Pilpres 2024 dengan 40.971.906 suara.
Saat ditemui usai rapat pleno penetapan hasil Pemilu secara nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (20/3/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya bakal melihat perkembangan ke depannya mengenai hak angket. Dia menyebut pihaknya akan maju terus apabila jumlah suara pendukung hak angket terkumpul cukup.
"Ya kita lihat saja perkembangan. Kalau [dukungan] layak terkumpul jumlahnya kita lihat maju terus. Kalau enggak ya sudah, enggak usah," tuturnya, dikutip Kamis (21/3/2024).
Baca Juga
Saat ditanya mengenai jumlah anggota fraksi yang sudah menandatangani persetujuan soal hak angket, Aboe hanya menjawab pihaknya akan mengikuti perkembangan ke depannya yang dinilai masih panjang.
Pada kesempatan yang sama, Aboe menyatakan pihaknya menerima hasil Pemilu 2024. Dia mencatat bahwa suara PKS di DPR meningkat dari sebelumnya sekitar 8 juta di Pemilu 2019, menjadi sekitar 12 juta di Pemilu 2024. Kendati bersyukur, dia tetap menggarisbawahi berbagai keanehan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 seperti penggunaan Sirekap maupun sejumlah isu penggelembungan suara.
"Kalau untuk menerima [hasil Pemilu], menerima. Adapun masalah hukum itu lain ceritanya," tuturnya.
Sikap yang mirip turut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Dia menyebut partainya menerima hasil Pemilu yang telah disahkan oleh KPU, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg).
"Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu," katanya dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024), malam.
Surya Paloh juga turut mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
"Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ujarnya.
Di sisi lain, saat ditanya mengenai wacana hak angket, Surya Paloh blak-blakan menyebut kekuatan partainya terbatas di parlemen.
Untuk diketahui, Nasdem memiliki kursi terbanyak ke-4 di DPR pada periode 2019-2024. Untuk periode 2024-2029 berdasarkan hasil KPU kemarin, Nasdem meraih kursi terbanyak ke-5.
Surya Paloh menerangkan bahwa dukungan terhadap hak angket semata-mata untuk menghormati hak konstitusional anggota DPR. Namun demikian, jika melihat konstelasi politik yang ada, Nasdem cenderung akan mempertimbangkan banyak aspek.
"Energi partai Nasdem amat terbatas," kata Surya Paloh, Rabu malam kemarin.
Adapun KPU mengumumkan jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan yang terbanyak yakni 96.214.691 suara.
KPU juga mengumumkan delapan partai politik yang lolos ke DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024 yaitu PDIP (25.387.279 suara); Golkar (23.278.654 suara); Gerindra (20.071.708 suara); PKB (16.115.655 suara); Nasdem (14.660.516 suara); PKS (12.781.353 suara); Demokrat (11.283.160 suara); dan PAN (10.984.003 suara).
