Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya sungguh menjadi pilihan bagi dua pasangan kontestan Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Paslon nomor urut 01 bahkan telah mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada hari ini, Kamis (21/3/2024). Gugatan sengketa Anies dan Cak Imin itu tertuang dalam surat dengan nomor tanda terima 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.
Pokok perkara yang diajukan adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan pemohon Anies Baswedan Phd dan H.A.Muhaimin Iskandar Dr.(HC).
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berencana mengajukan gugatan hasil 2024 ke MK pada 24 Maret 2024. Hal itu disampaikan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Pengajuan permohonan perkara PHPU itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi pemenangnya.
Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, di mana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara terbanyak yaitu mencapai 96.214.691 suara.
Baca Juga
"Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nasional berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, di Gedung KPU Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Pasangan 01 Anies-Muhaimin berada di urutan kedua dengan dukungan dari 40.971.906 pemilih. Pasangan 03 Ganjar-Mahfud berada di peringkat terakhir dengan jumlah suara sah sebanyak 27.040.878 suara.
Dengan penetapan itu, MK secara resmi membuka pendaftaran permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pemilu 2024.
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan permulaan waktu pengajuan permohonan perkara PHPU, khususnya Pilpres 2024, itu terhitung sejak Kamis (21/3/2024) pukul 00.01 WIB.
Dengan demikian, pendaftaran pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif terhitung 3 x 24 jam sejak waktu penetapan tersebut. Hal itu sesuai dengan Peraturan MK No. 5/2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pilpres.
“Dengan demikian, MK secara resmi memulai membuka pendaftaran bagi yang akan mengajukan sengketa pemilu,” jelas Saldi.
ANIES-IMIN MENGGUGAT
Gugatan yang didaftarkan dengan cepat oleh Anies-Muhaimin tersebut sesuai dengan pernyataan sikap keduanya atas hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Berbagai penyimpangan dalam proses Pemilu 2024 menjadi alasannya.
Anies menegaskan tidak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi berlalu begitu saja. Dia menilai telah terjadi ketidaknormalan dan penyimpangan Pemilu, sehingga perlu mengambil langkah hukum.
"Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim [Mahkamah Konstitusi]. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra-reformasi,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (20/3/2024).
Gugatan itu tetap dilayangkan meski, menurut Anies, ada pihak yang berusaha menyarankan agar pengajuan perkara itu ditangguhkan lantaran peluang mendapatkan keadilannya kecil. Anies dan Cak Imin bergeming dengan keputusannya menggugat.
“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaraan pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” ujarnya.
Berbagai problem dalam Pemilu 2024 juga diungkapkan Muhaimin. Menurutnya, ada begitu banyak terjadi ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar dalam Pilpres 2024.
“Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum hari pencoblosan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara, dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB ini pun menegaskan ingin memperjuangkan keadilan bagi puluhan juta pemilihnya sehingga gugatan itu diajukan.
Sementara itu, Nasdem, partai pengusung paslon ini tampak memberikan respons berbeda.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya menerima hasil Pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU, baik Pilpres maupun pemilihan legislatif (Pileg).
“Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu,” katanya dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) malam.
Bahkan, Surya Paloh turut mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. "Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ujarnya.
Kendati begitu, dirinya mengungkapkan bahwa Nasdem tetap berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi di Tanah Air atas catatan yang ada dari pemilu saat ini. Dirinya menyebut akan bersikap terbuka dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, cendekiawan, hingga media untuk memperbaiki situasi demokrasi.
“Kami menerima hasil pemilu ini, dengan catatan memperbaiki kekurangan yang ada,” pungkas Paloh.
GANJAR-MAHFUD BERSIAP
TPN Ganjar-Mahfud dan juga para paslonnya sebenarnya telah beberapa kali menegaskan kesiapannya untuk menggugat hasil Pemilu 2024 ke MK. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa timnya telah menyiapkan berbagai macam bukti dan saksi.
"Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan fakta, dengan ahli-ahli yang akan kami ajukan. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya," kata Todung di Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Dia berharap, MK tidak membatasi pemeriksaan gugatan atau permohonan hanya pada persoalan sengketa atau perbedaan perolehan suara. Sebab, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Bahkan, PDIP, sebagai salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud, sebelumnya berencana mengajukan seorang kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk menjadi saksi di MK. Kendati begitu, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat belum memerinci siapa sosok Kapolda yang akan menjadi saksi tersebut.
Dia menilai bahwa kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah, yang merupakan basis kekuatan PDIP, tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Apalagi, Ganjar pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun.
PDIP menduga ada pengarahan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres terkait pemenangan kubu tertentu. Oleh sebab itu, pihaknya akan berusaha membuktikan mobilisasi kekuasaan tersebut di MK.
"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” jelas Henry dalam rilis media TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3/2024).
Selain itu, pihaknya menduga adanya mobilisasi agar warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih cuma berkisar 30%.
Meski demikian, menurut Henry, pihaknya tidak hanya fokus pada selisih perolehan suara paslon Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang akan diumumkan KPU, melainkan juga berusaha membuktikan kecurangan Pemilu 2024 yang TSM.
"Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” ujarnya.
Dugaan kecurangan dalam Pilpres itu juga disuarakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengeklaim ada operasi dari 'kekuatan besar' untuk mengecilkan suara partai politik pendukung Ganjar-Mahfud dalam Pemilu 2024.
Hasto mengaku, pakar teknologi informasi (IT) telah menemukan bukti bahwa aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) milik KPU sudah diintersep oleh 'kekuatan besar'. Tujuannya, untuk mengutak-atik tampilan perolehan suara partai politik ataupun pasangan calon presiden-wakil presiden.
Hasto mencontohkan, suara PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura dikecil-kecilkan dalam Sirekap. Keempat partai politik sendiri mendukung Ganjar-Mahfud dalam ajang Pilpres 2024.
"Siapa yang mendukung Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Bahkan, menurutnya, suara Partai Gerindra seharusnya berada diurutan kedua. Namun, kemudian dikecilkan agar Partai Golkar yang belakangan diisukan akan menjadi kendaraan politik terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa naik.
Kesiapan untuk mengajukan gugatan ke MK pun telah dikonfirmasi Ganjar sendiri. Dia menegaskan bahwa tim hukumnya telah menyiapkan banyak hal.
"Kita sudah siap. Kita sudah menyiapkan banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap. Maka kita akan ikuti proses. Insya Allah temen-temen sudah menyiapkan dengan baik," katanya, saat ditanyai awak media, di Jakarta, pada Rabu (20/3/2024).
Menariknya, Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat, yang merupakan duo advokat senior, akan memimpin tim hukum dari kubu pasangan calon Ganjar-Mahfud untuk mengungkap dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Keduanya memimpin kru bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.
RESPONS PRABOWO-GIBRAN
Di sisi lain, Ketua Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) 02 Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Dasco menyatakan optimistis menghadapi gugatan yang diajukan setelah berkaca dari pengalaman sebelumnya.
Dia juga berpesan kepada para pendukung 02 agar tidak reaktif terhadap isu dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
"Ya nanti kita lihat. Sejauh ini yang kami jalani, yang kami alami, kami merasa optimis, bahwa gugatan-gugatan yang kemudian akan diajukan, akan kita atau kami bisa lalui dengan baik," terang Wakil Ketua DPR itu.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengaku pihaknya sudah mengantisipasi kemungkinan gugatan terhadap hasil Pemilu ke MK oleh kubu pasangan 01 dan 03.
"Tentu, kita akan terus berkomunikasi juga dengan tim legal kami juga untuk bisa mengawal ini menjadi hasil yang baik dan optimal," ujar Rosan.
Adapun, Komandan TKN Teritorial Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Ahmad Doli Kurnia menyatakan tidak ada kekhawatiran dari pihaknya terhadap gugatan dari dua kubu pasangan ke MK.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menegaskan kemenangan yang diraih oleh pasangan 02 didapatkan dengan cara-cara yang terhormat dan sesuai aturan. Selain itu, menurutnya, suara yang berhasil diraup oleh Prabowo-Gibran juga sudah besar yakni sekitar 58%.
"Kalau kemudian masih ada pihak yang merasa belum puas, kami juga siap untuk menghadapi itu," terang Kurnia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra meyakini pihaknya bisa memenangkan gugatan pemilu tersebut di MK. Pasalnya, kata Yusril, dari 36 advokat yang sudah disiapkan TKN Prabowo-Gibran ada sejumlah nama beken yang ikut serta di antaranya Otto Hasibuan hingga OC Kaligis.
"Sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama yang diusulkan parpol koalisi dari Golkar ada Gerindra ada, dan partai lain juga ada," katanya.
Dengan dukungan tersebut, TKN Prabowo-Gibran tampaknya telah bersiap 'adu kuat' dalam menghadapi gugatan tim Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Sebab dalam gugatan PHPU, KPU menjadi pihak termohon, sedangkan TKN Prabowo-Gibran akan menjadi pihak terkait yang siap melakukan intervensi di dalam sidang.
