Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

NasDem Dinilai Masih Setengah Hati Dukung Hak Angket, Ada Apa?

Partai NasDem dianggap masih setengah hati untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Dalam keterangan persnya, Surya Paloh memerintahkan Syahrul Yasin Limpo untuk menghadap Presiden Joko Widodo dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian serta mengikuti proses hukum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023). Dalam keterangan persnya, Surya Paloh memerintahkan Syahrul Yasin Limpo untuk menghadap Presiden Joko Widodo dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian serta mengikuti proses hukum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

Bisnis.com, JAKARTA - Partai NasDem dianggap masih setengah hati untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sejauh ini masih belum all out untuk menginstruksikan para kader mendorong hak angket DPR.

"Itu bisa dilihat dari pernyataan para kader NasDem yang maju-mundur terus soal hak angket ini," tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (12/3).

Padahal, menurut pria yang akrab disapa Ipang itu, partai politik yang paling keras untuk mendorong hak angket selain PDI-Perjuangan adalah Partai NasDem.

Namun, belakangan Partai NasDem mulai melempem untuk mendorong hak angket, tidak seperti PDI-Perjuangan yang terus berupaya mendorong hak angket untuk kecurangan Pemilu 2024.

"Pernyataan dari Waketum Partai NasDem Pak Ahmad Ali itu sudah mengindikasikan bahwa Partai NasDem masih setengah hati mengusung hak angket," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali meminta partai-partai politik (parpol) yang mendorong hak angket guna mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 harus mundur terlebih dulu dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Anggota DPR itu menilai langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Bahkan, kata dia, NasDem pun harus siap mengambil keputusan itu.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi, ya mundur dari kabinet,” ucap Ali


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper