Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rommy Tegaskan Niat Sandiaga Uno Gabung ke Pemerintah Bukan Keputusan Partai

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy menjelaskan pernyataan yang dilontarkan Sandiaga Uno soal sinyal masuk ke pemerintahan bukan keputusan partai.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku lebih punya kesamaan pemikiran dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daripada dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh sebab itu, Sandi memilih bergabung dengan PPP meski dekat dengan PKS.Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri) didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kedua kanan) menyaksikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (tengah)mengangkat replika KTA/Antar
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku lebih punya kesamaan pemikiran dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daripada dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh sebab itu, Sandi memilih bergabung dengan PPP meski dekat dengan PKS.Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri) didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kedua kanan) menyaksikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (tengah)mengangkat replika KTA/Antar

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (ppp) M. romahurmuziy alias Rommy menjelaskan pernyataan yang dilontarkan Sandiaga Uno terkait dengan sinyal masuk ke pemerintahan bukan merupakan keputusan partai.

Rommy mengklarifikasi pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang menyebut partainya akan merasa terhormat apabila diajak bergabung bangun bangsa.

"Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi, itu [gabung ke pemerintahan selanjutnya] adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai," ujar Rommy dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Malahan, lanjutnya, juga ada dorongan dari kader di berbagai daerah agar PPP mempertahankan sikap menjadi oposisi. Rommy mengingatkan, PPP lama menjadi oposisi pada masa Orde Baru.

"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separo 51 tahun usia PPP," jelasnya.

Di samping itu, Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud ini menekankan masih terlalu pagi menentukan sikap soal posisi pertai di pemerintahan selanjutnya. Bagaimanapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menentukan siapa pemenang Pemilu 2024.

Rommy menjelaskan, PPP masih konsentrasi pengawalan perhitungan suara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat yang sedang dilakukan oleh KPU hingga 20 Maret 2024.

Lebih lanjut, dia menegaskan PPP mendorong penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024. Rommy membantah kabar PPP tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo - Mahfud MD lainnya ihwal penggunaan hak angket.

Dia menjelaskan, kesepakatan untuk dorong hak angket sudah disampaikan dalam pertemuan antara para ketua umum partai politik pendukung Ganjar-Mahfud pada 25 Februari 2024.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper