Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini tengah menyelidiki dugaan kecurangan pemilu jual-beli surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menelusuri dan menyelidiki temuan LSM Migrant Care yang telah menemukan 10 kotak pos terbengkalai tanpa penjagaan di tiga unit apartemen di Malaysia pada tanggal 10 Februari 2024.
Tiga apartemen itu banyak dihuni warga negara Indonesia (WNI) yang seharusnya menerima surat suara Pemilu 2024 via pos, namun tertahan. Maka dari itu, Migrant Care menduga surat suara dari kotak pos terbengkalai itu sudah diambil oleh sindikat perdagangan surat suara.
"Jadi kan dari video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri. Memang kan ada yang menarik sih memang, tapi nantilah. Ini masih dalam rangkaian namanya proses penyelidikan nanti ada penyidikan," tuturnya di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Bagja berjanji akan menyampaikan kepada publik terkait penelusuran Bawaslu tersebut setelah mendapatkan banyak informasi. Namun untuk saat ini, Bajga meminta publik untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan Bawaslu terkait hal tersebut.
"Masih dalam proses ya, agak sulit kita memberitahukan kepada teman-teman," katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar simulasi penanganan sengketa Pemilu 2024 pada 6 Maret 2024.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK Fajar Laksono usai berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lini masa sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.
“Ini kita tinggal simulasi akhir, lah. Tanggal 6 Maret nanti kita rencananya akan simulasi secara keseluruhan,” katanya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Menurut Fajar, dalam simulasi tersebut, seluruh sumber daya manusia MK akan dikondisikan sebagaimana pengajuan permohonan PHPU dimulai.
Selain menyesuaikan kondisi SDM, MK juga akan menyimulasikan sistem informasi dan alur yang berkaitan dengan penanganan PHPU.
“Kita sudah banyak regulasi, kita sudah siapkan SDM, kita sudah siapkan piranti pekerjaan nanti bagaimana pemohon mengajukan permohonan, itu semua kita sudah siapkan,” lanjutnya.
Fajar menambahkan, publik dapat mengawal MK saat persiapan hingga ketika persidangan PHPU berlangsung.
“Bagaimana kami melayani para pemohon, bagaimana pemohon itu menambah, menyerahkan berkas dan semuanya, itu semuanya kita terbuka,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
