Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sebut Hak Angket Lebih Indah, PKS: Daripada ke MK, Ada Pamannya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai hak angket merupakan cara yang baik dan cantik dibandingkan harus bertarung di MK terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024)./Bisnis-Lukman Nur Hakim
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024)./Bisnis-Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menilai usulan hak angket ke DPR untuk pengusutan kecurangan pemilu lebih baik daripada melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aboe menyebut bahwa langkah ini sudah baik dan cantik dibandingkan harus bertarung di MK terkait dugaan kecurangan Pemilu.

“Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik,” kata Aboe di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).

Meski, pengajuan hak angket ini harus melalui beberapa syarat, salah satunya wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Namun, Aboe yakin hak istimewa DPR ini akan digunakan untuk kasus dugaan kecurangan kontestasi lima tahunan ini.

Lebih lanjut, anggota DPR Komisi III ini menyampaikan bahwa hak angket ini memiliki kekuatan yang besar dan saat ini koalisi tinggal menunggu langkah PDIP sebagai partai inisiator untuk mengambil langkah pertamanya.

“Jadi gitu, jadi cukup kuat sekali tinggal kita tunggu lokomotifnya,” ujarnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. PDI Perjuangan (PDIP) disebut akan memimpin usulan hak angket ini.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang disebutnya sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.

ANIES SENADA DENGAN GANJAR

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung ide capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong penggunaan hak angket DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar itu menilai bahwa ide tersebut merupakan inisiatif yang baik, mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni PDI Perjuangan (PDIP) juga memiliki kekuatan besar di parlemen.

“Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies meyakini, Koalisi Perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 ini juga akan siap untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper