Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanggapi masalah Exit Poll pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Melbourne.
Dia mengatakan bahwa ranahnya adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang merupakan perpanjangan dari KPU.
"KPU ya, karena itu adalah ranahnya PPLN yang dalam hal ini merupakan perpanjangan dari KPU. Jadi aku tuh sampai, sebentar, kita bacain aturannya," katanya kepada wartawan seusai mencoblos di Depok, pada Rabu (14/2/2024).
Retno menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang tentang Pemilu mengatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Adapun menurutnya itu adalah ranahnya PPLN.
Kemudian, dia menjelaskan bahwa tugas Kementerian Luar Negeri bukan mengawasi, karena pengawasan ada di Bawaslu.
"Bukan, tidak mengawasi juga. Pengawasnya kan ada Bawaslu, dalam hal di luar negeri ada Panwaslu. Jadi, ini sama seperti di pusat, cuma itu dilakukan di luar negeri," ujarnya.
Baca Juga
Adapun, dia menjelaskan bahwa PPLN, Panwaslu dan semua yang terkait melakukan kerjanya secara independen, dan pihaknya hanya memfasilitasi.
"Pastinya kita memfasilitasi dong, kalau misalnya kan kita semuanya ini berusaha memfasilitasi agar pemilihan dapat dilakukan secara lancar," ucapnya.
Dia menegaskan kembali bahwa semua kebijakan dan pelaksanaannya adalah independen, dilakukan oleh PPLN kalau berada di luar negeri.
Seperti diketahui, Menlu RI Retno Marsudi mencoblos ditemani dengan sang suami Agus Marsudi, di TPS 156 di RW 27 Pesona Khayangan, Kecamatan Mekar Jaya, Depok, Jawa Barat.
Dia menjelaskan bahwa setiap kali pemilihan umum, dia dan suaminya melakukan pencoblosan di Depok, Jawa Barat.
