Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menonton film dokumenter Dirty Vote yang tengah ramai beberapa waktu ke belakang.
“Belum,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menanggapi sejumlah potensi kecurangan yang dikhawatirkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu tentunya memiliki mekanisme sehingga apabila masyarakat menemui adanya kecurangan dapat segera melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalo masih belum ini kan masih ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti,” pungkas Jokowi.
Sementara itu,Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai bahwa peluncuran film dokumenter Dirty Vote termasuk suara masyarakat yang harus didengarkan.
Baca Juga
Orang nomor dua di Indonesia itu menekankan bahwa setiap dinamika politik seharusnya diterima dengan baik. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan suara atau kegelisahan rakyat saat ini.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Medan Merdeka Selatan, Senin (12/2/2024).
“Saya kira itu dinamika dari politik. Saya pikir kalau itu sasarannya pemerintah tentu kami akan memperhatikan suara-suara itu. Keinginan yang ingin lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula,” ujarnya kepada wartawan.
Wapres Ke-13 RI itu melihat bahwa perilisan dari film berdurasi 1 jam 57 menit yang dilakukan pada masa tenang itu merupakan reaksi masyarakat terhadap kegelisahan akan berjalannya pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini.
Oleh sebab itu, Ma’ruf berharap agar kekhawatiran yang berada di tengah masyarakat tak pernah terjadi. Bahkan, dia menginginkan agar rakyat tak mengalami perpecahan di tengah pesta demokrasi 5 tahun sekali itu.
“Kita ingin bahwa pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan jangan sampe pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain,” ucapnya
Tak hanya itu, Mantan Ketua Majelis Ulama (MUI) itu juga merespon dugaan kecurangan pemilu yang tertuang dalam film tersebut.
Ma’ruf pun menanggapi hal tersebut dengan mengimbau setiap pelaksana pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat bekerja lebih dalam memainkan peran untuk menjaga kondusivitas.
Tak hanya KPU dan Bawaslu, dia juga meminta agar masyarakat turut membantu dalam pengawasan pemilu pada Rabu (14/2/2024) mendatang.
“Saya kira semua pihak harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil. Dan di TPS juga ada pelaksana kemudian ada saksi, semua harus ikut mengawasi. Mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran. Saya harap pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas Ma’ruf.
