Bisnis.com, JAKARTA — Seruan bagi publik untuk turut berpartisipasi dalam aksi protes terhadap kebijakan penguasa, ‘Gejayan Memanggil’, kembali mengemuka di tengah masifnya sorotan terkait demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Bertajuk ‘Gejayan Memanggil Kembali’, seruan ini kembali viral di media sosial setelah beberapa kali menggema dan sukses menggerakkan aksi massa yang menyatakan penolakan atas kebijakan pemerintah dan legislator.
Gejayan Memanggil Kembali disuarakan di tengah ramainya sorotan atas ketidaknetralan Presiden Jokowi dan penyelenggara negara dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Seruan itu disuarakan oleh Aliansi Rakyat Bergerak, melalui akun X, @GejayanCalling.
“Saatnya kekuasaan Jokowi harus kita preteli, hadirlah bawa pasukan, rapatkan barisan, bersama turun ke jalan,” demikian pernyataan dalam unggahan akun tersebut.
Rencananya, aksi massa itu akan dilakukan pada hari ini, Senin (12/2/2024), pukul 12.30 WIB, dengan titik kumpul di Bundaran UGM atau Universitas Gadjah Mada.
Saatnya kekuasaan Jokowi harus kita preteli, hadirlah bawa pasukan, rapatkan barisan, bersama turun ke jalan.
— Aliansi Rakyat Bergerak (@GejayanCalling) February 11, 2024
Senin, 12 Februari 2024
Titik Kumpul Bunderan UGM
Pukul 12.30 WIB pic.twitter.com/gaBFRjfhU1
Sebagai informasi, Gejayan telah beberapa kali dipilih sebagai lokasi aksi damai karena wilayah ini dikenal memiliki peran besar dalam demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menggulingkan Soeharto pada 1998.
Baca Juga
Daerah Gejayan memang merupakan salah satu kawasan bersejarah di era reformasi 1998 karena di lokasi ini pernah menjadi titik konsentrasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, sebelum akhirnya terjadi gesekan dengan aparat keamanan sehingga menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Mrican.
Adapun berdasarkan catatan Bisnis, aksi massa yang diserukan melalui tagar #GejayanMemanggil sudah viral sejak 2019 di media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter. Berikut ringkasannya:
September 2019
Pada 23 September 2019, tagar #GejayanMemanggil menjadi seruan bagi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta serta sekitarnya untuk menggelar aksi damai di kawasan Gejayan, Yogyakarta.
Aksi tersebut diwujudkan untuk menyampaikan keberatan atas upaya DPR dan pemerintah untuk mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial, seperti Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan.
Selain itu, aksi ini juga akan memprotes revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Ribuan mahasiswa di Yogyakarta pada saat itu menggelar aksi unjuk rasa dengan titik kumpul di kawasan Gejayan, Sleman.
Saat itu, mahasiswa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bundaran UGM.
Oktober 2020
Pada 5 Oktober 2020, demonstrasi yang didukung dengan tagar #GejayanMemanggilLagi kembali viral. Aksi tersebut dilakukan untuk menegaskan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Aliansi Rakyat bergerak melalui akun twitter @gjynmmnggllagi sejak sore mengajak aksi dengan titik kumpul awal di depan pintu masuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan bersiap menggelar aksi di Jalan Gejayan yang kini berubah nama menjadi Jl. Affandi.
Malam harinya, aksi diwarnai dengan penyalaan api unggun di tengah jalan dan kerumunan massa tak mengindahkan protokol Covid-19.
Namun, Polisi membubarkan aksi demo tersebut setelah menutup tiga jalur lalu lintas menuju Gejayan.
Tiga hari berselang atau pada 8 Oktober 2020, Aliansi Rakyat Bergerak kembali menggelar aksi menolak Omnibus Law di Yogyakarta. Aksi dengan seruan #GejayanMemanggil itu pun mengusung tagar baru yakni #JogjaMemanggil.
Dalam keterangan di akun Instagram gejayanmemanggil, aksi saat itu menyerukan "Mosi Tidak Percaya: Turunkan Jokowi - Ma'ruf, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat!". Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan tajuk aksi ini bukanlah tuntutan kepada perangkat negara.
"Ini merupakan sebentuk seruan yang kami tujukan pada sidang para pembaca yang budiman untuk mendelegitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil–yang mana adalah kita semua," tulis Aliansi Rakyat Bergerak.
Salah satu peserta aksi, Ardy Syihab, mengatakan aksi saat itu lebih tinggi eskalasinya ketimbang aksi-aksi #GejayanMemanggil sebelumnya.
Selain perubahan nama menjadi #JogjaMemanggil, lokasi aksi pun digeser dari Jalan Gejayan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor Gubernur DIY.