Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK merespons langkah civitas akademisi dan guru besar perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JK menyebut bahwa kritik para akademisi dan guru besar di kampus-kampus kepada Presiden Jokowi tidak terbantahkan. Terlebih, yang mengeluarkan kritik tersebut adalah para profesor.
“Pendapat begitu banyak akademisi para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana saya bisa menguji? Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor, penguji semua," kata JK di kediamannya, Rabu (7/2/2024).
JK menilai bahwa kritik yang disampaikan para akademisi dari kampus-kampus di Indonesia berasal dari hati nurani mereka.
Di mana, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini bahwa para guru besar tersebut tidak rela dengan kondisi demokrasi saat ini.
"Berarti apa yang dikatakan itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia, dia profesor, masa kita uji profesor?,” ucapnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, sejumlah kampus dan perkumpulan akademisi menuntut penegakan demokrasi menjelang berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak akhir Januari lalu, tepatnya ketika civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respons keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Rabu (31/1/2024) lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat puluhan kampus yang telah menyuarakan hal serupa hingga hari ini, Rabu (7/2/2024). Sejumlah perguruan tinggi lainnya disebut-sebut akan menyampaikan pernyataan resmi dalam beberapa hari ke depan.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan ada satu skenario di balik gerakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sejumlah universitas di dalam negeri.
Dia menyatakan paham terhadap skenario tersebut berdasarkan pengalamannya saat menjadi aktivis era 1998. Berdasarkan catatan Bisnis, sampai dengan saat ini terdapat civitas akademica dari setidaknya 25 universitas dalam negeri yang meminta Presiden Jokowi netral pada Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyampaikan keraguannya terhadap gerakan kritik dari civitas akademika itu. Dia menyebut ada beberapa dari mereka yang berafiliasi dengan paslon tertentu sehingga tidak murni independen.
Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai mantan aktivis 1998, ada yang mengatur skenario dari gerakan kritis para civitas akademika kepada Jokowi.
"Alah, ya sudahlah mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/2/2024).
Namun demikian, pada kesempatan yang sama, Bahlil menyebut semua bebas untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak terpengaruh oleh kritik tersebut.
