Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyoroti fenomena mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan berujung menggunakan pembayaran melalui skema pinjaman online (pinjol).
Hal itu diungkapkan Anies dalam ajang debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
“Belakangan, kita mendengar fenomena ini, bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus, malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol,” kata Anies.
Anies mengatakan bahwa kampus semestinya merdeka dan memerdekakan, dan bukan merdeka untuk menaikkan ongkos.
“Bukan berarti menggunakan segala cara untuk, bisa mendapatkan dana dari mahasiswa,” ujarnya.
Melihat fenomena itu, Anies melontarkan pertanyaan kepada lawan debatnya, Ganjar Pranowo dalam debat pamungkas.
“Bagaimana pendapatan dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia?” tanya Anies kepada Ganjar Pranowo.
Ganjar mengatakan bahwa hal pertama yang mesti dilakukan di ranah pendidikan adalah dengan menghentikan liberalisasi pendidikan. Untuk itu, program kerja yang digagas paslon nomor urut 03 itu dengan program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana.
“Dan Pak Anies tadi betul. Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang, dan pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengangkat fenomena yang pernah terjadi beberapa tahun lalu melalui Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Di mana, mahasiswa bisa membayar pendidikan setelah lulus dari perguruan tinggi.
“Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menambahkan bahwa kalangan yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah. Begitu pula dengan perguruan tinggi yang harus bisa mengenakan UKT sesuai dengan strata mahasiswa.
Dalam sesi itu, Anies pun menanggapi jawaban Ganjar. Anies melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah indonesia. Untuk itu, kata dia, negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.
“Jadi kalau cara pandangannya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya, yaitu orangtua dan negara,” katanya.
Anies menuturkan bahwa unsur negara harus lebih besar dan negara harus mengambil alih biaya tersebut dan bukan membebankan ke universitas. Biaya dari negara ini sebagai investasi pendidikan.
Kembali menanggapi, Ganjar menyatakan bahwa paslon nomor urut 03 ingin membangun pendidikan, termasuk terkait sumber daya manusia.
“Saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi, jangan dihitung sebagai sebuah cost [biaya],” pungkasnya.
