Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai bantuan sosial (bansos) seharusnya tidak dibagikan di pinggir jalan, melainkan melalui proses birokrasi. Menurutnya, pemberian bansos harus tepat sasaran, yang berarti pendataannya harus dilakukan dengan baik.
“Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi,” katanya dalam Debat Capres 2024 kelima di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (4/2/2024).
Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar ini menambahkan, masalah lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa bansos harus mencakup masyarakat miskin.
Terkait hal ini, pihaknya menyebut telah mencanangkan program Bansos Plus yang disebutnya tidak melewatkan masyarakat prasejahtera.
“Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan pendampingan pelan-pelan supaya mereka bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera,” lanjut Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menambahkan bahwa bansos harus disampaikan atas nama negara.
Baca Juga
Anies mencontohkan penyampaian bansos yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ketika dia menjabat gubernur periode 2017-2022, yang dalam penyalurannya diberi label bahwa bansos dibiayai APBD DKI Jakarta.
“Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberi label, dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya,” pungkasnya.
Meskipun tidak menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi yang gencar membagikan bansos di pinggir jalan adalah Jokowi. Apalagi, banyak pihak menyoroti Jokowi semakin gencar membagikan bansos di tahun politik.
Sebagai informasi, debat kelima Pilpres 2024 ini diikuti oleh tiga capres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Dalam debat pemungkas ini, ketiganya beradu gagasan mengenai tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
