Bisnis.com, JAKARTA --Dua kepala daerah di Jawa Timur hadir di deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Mereka adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Kedua bupati tersebut hadir dalam deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran di Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo, Kamis kemarin.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, pada Pilkada 2020 lalu diusung oleh PDIP. Ia memenangkan pilkada dengan capaian suara sebanyak 51%. Fandi juga pernah terlihat menemani Ganjar Pranowo saat bersafari ke Jawa Timur.
Sementara itu, Ahmad Muhdlor Ali sebelumnya sempat tampak di kampanye paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Sidoarjo merupakan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pada pemilihan umum atau Pemilu 2019 lalu, PKB merupakan partai pemenang pemilu dengan capaian suara sebanyak 25,85%.
Kasus Bupati Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menghilang saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Namun belakangan, ia muncul dalam acara dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Baca Juga
Dilansir dari Antara, Ahmad Muhdlor tampak mengenakan kemeja biru saat hadir di acara deklarasi yang berlokasi di Pondok Pesantren Bumi Shalawat Sidoarjo. Padahal November lalu, Muhdlor terlihat dalam kampanye paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Adapun KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.
Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.
Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.
Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK.
"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya.
Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.
Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.
Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.
Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa.
