Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan nomor urut 02, tetap akan melanjutkan program hilirisasi yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Akbar Himawan Buchari mengatakan aksi dari Gibran kembali ditunggu dalam debat cawapres yang akan berlangsung hari ini, Minggu (21/1/2024).
Adapun, debat kali ini mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
"Lebih tepatnya, Prabowo-Gibran akan mengusung konsep hilirisasi yang berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan," katanya dalam siaran pers, Minggu (21/1/2024).
Dia menambahkan pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan masyarakat desa dan adat. Terbukti, dalam draf Visi Misi Prabowo-Gibran, kata desa yang berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, disebut sebanyak 31 kali.
Prabowo-Gibran, lanjutnya, akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Baca Juga
Dalam program kerja Asta Cita 3, juga disebutkan revitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
"Pembangunan berkelanjutan itu meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sederhananya, pembangunan berkelanjutan yang baik itu ketika berhasil mensejahterakan rakyat," katanya.
Dia menuturkan Gibran telah terbukti sukses memimpin masyarakat melalui jabatan Wali Kota Solo, sehingga telah memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun, calon lainnya seperti Cak Imin sebagai merupakan politisi sukses dan Mahfud MD sebagai akademisi dan pakar hukum dinilai belum berpengalaman memimpin suatu daerah.