Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan capaian dana kelolaan haji mencapai Rp166,73 triliun pada 2023.
Hal ini disampaikannya usai sejumlah perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1/2024).
“Alhamdulillah target kami pada 2023 itu mencapai Rp166,73 triliun dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan,” ujar Fadlul kepada wartawan.
Kemudian, dia melanjutkan bahwa peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH pada 2022 yang melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.
Dia menyebut bahwa BPKH juga telah memulai penjajakan terkait pendirian Syarikah di Arab Saudi, rencana besar tersebut untuk meningkatkan layanan ekosistem perhajian dalam bidang akomodasi khususnya penyewaan hotel di Makkah dan Madinah, transportasi untuk mengangkut jemaah, dan layanan katering untuk menyediakan makanan rasa nusantara ke jemaah.
Selain itu, dia melanjutkan bahwa BPKH saat ini juga sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH limited yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk membantu laju kinerja dari Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka melakukan rasionalisasi dan efisiensi biaya Haji ke depannya.
Baca Juga
“Dari sisi saja manfaat juga yang tadinya target sebesar Rp10,01 triliun menjadi sekarang hampir Rp11 triliun pada 2023. Sehingga itu pun dari 6,3% naik menjadi 6,7%,” katanya.
Sebelumnya, Fadlul memproyeksikan bahwa net operasional dana penyelenggara Ibadan Haji (PIH) akan berkurang sebesar Rp1,22 triliun pada akhir 2023.
Hal tersebut memperhitungkan beban terbesar transfer BPIH yakni sebesar Rp8,15 triliun. Dengan proyeksi pendapatan nilai manfaat dana PIH Rp10,4 triliun pada 2023.
Adapun dengan net opersional tersebut maka akumulasi manfaat yang sampai dengan akhir tahun 2022 terkumpul Rp15,54 triliun akan terpakai Rp1,22 triliun.
“Dan akumulasi nilai manfaat akhir 2023 yakni Rp14,32 triliun,” kata Fadlul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (2/10/2023).
