Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal penerimaan dana dari luar negeri oleh bendahara dari 21 partai politik (parpol).
PPATK mengungkap laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan calon anggota legislatif (caleg) 2024, yang sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
Anies menyebut bahwa PPTAK perlu melihat apakah aliran dana dari luar negeri tersebut bermasalah atau tidak.
“Dinilai saja apakah ada aliran yang tidak sah atau bermasalah. Ya aliran ya, apakah ada masalah apa tidak silakan dinilai," kata Anies di Samarinda, Kamis (11/1/2024).
Sebelumnya, pada konferensi pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024, Rabu (10/1/2024), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan 100 caleg 2024 dengan nilai transaksi mencurigakan terbesar selama periode 2022-2023.
"Laporan transaksi keuangan mencurigakan sendiri terhadap 100 DCT, ini kita ambil 100 terbesar ya itu nilainya Rp51.475.886.106.483," papar Ivan di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Baca Juga
Di sisi lain, PPATK juga mengungkap adanya 100 caleg 2024 yang menerima uang dari luar negeri senilai Rp7,74 triliun; 100 caleg mengirim ke luar negeri senilai Rp5,83 triliun; serta 100 caleg yang melakukan transaksi pembelian barang dengan total nilai Rp592,5 miliar diduga untuk keperluan kampanye.
Kemudian, pada periode yang sama, terdapat peningkatan transaksi penerimaan dana dari luar negeri oleh bendahara umum dari 21 parpol. Namun, Ivan tidak memerinci lebih lanjut mengenai identitas parpol itu.
Terdapat 8.270 transaksi penerimaan dari luar negeri oleh bendahara parpol dengan nilai Rp83 miliar. Jumlah dan nilai transaksi itu meningkat pada 2023 yakni 9.164 transaksi senilai Rp195,87 miliar.
