Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Sebut Transparansi Data Pertahanan Bukan Hal Tabu

Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebut keterbukaan data bukanlah hal yang tabu dalam dunia pertahanan.
Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro angkat bicara mengenai polemik keterbukaan data dalam dunia pertahanan.

Menurutnya, keterbukaan data bukanlah hal yang tabu dalam dunia pertahanan. Bahkan menurut Ngasiman, transparansi data bisa menjadi strategi Indonesia untuk memberi efek kejut kepada negara lain agar tidak macam-macam terhadap Indonesia.

"Negara lain yang menjadi lawan juga akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara Adidaya yang kini memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka," tuturnya di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu juga mengatakan transparansi data bisa membuat masyarakat lebih percaya kepada pertahanan yang dimiliki Pemerintah.

Ngasiman berpandangan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses. Kemudian, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan melalui mekanisme uji konsekuensi. 

"Jadi penentuan informasi dikecualikan harus dilandasi analisis perlindungan kepentingan publik atau kepentingan nasional dan berdasarkan undang-undang," katanya.

Menurutnya, kenegarawanan para capres saat ini diuji dengan sikap proporsional dalam menerapkan undang-undang. Dia mengatakan bahwa kerahasiaaan data pertahanan Indonesia tidak bisa menjadi rahasia subjektif.

"Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negawarawan sejati,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper