Bisnis.com, JAKARTA - Israel diambang bangkrut di tengah pergerakan perang melawan Palestina sejak 7 Oktober 2023.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan Israel menyatakan bahwa pihaknya setidaknya harus menutup 10 kementerian lain karena negara terancam defisit.
Melansir dari Times of Israel, anggaran tambahan tahun 2023 yang disahkan pada pertengahan Desember dicairkan untuk menutupi biaya pertempuran yang sedang berlangsung denganHamas dan Hizbullah.
Biaya tersebut juga termasuk peningkatan pengeluaran militer dan pengeluaran sipil seperti akomodasi bagi pengungsi dari utara dan selatan.
Kemudian dana 17 miliar NIS dari dana NIS 28,9 miliar ($7,85 miliar) untuk perang digunakan untuk biaya keamanan seperti pengadaan senjata dan pembayaran untuk pasukan cadangan IDF.
Pada tahun baru 2024, Bank Sentral Israel memperkirakan anggaran pertahanan untuk membiayai perang di Gaza mencapai US$58 miliar atau setara dengan Rp897 triliun.
Baca Juga
Anggaran ini pun bakal menjadi beban bagi kas negara di masa mendatang jika tak ditangani. Salah satu cara pemerintah untuk menangani defisit ini adalah dengan menaikkan pajak hingga 17%.
Gubernur Bank Sentral Amir Yaron mengatakan bahwa pemerintah dinilai lamban dalam menyesuaikan anggaran, salah satunya mengurangi alokasi anggaran di kementerian yang kurang berguna.
"Tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar akan merugikan perekonomian lebih banyak di masa depan," ungkapnya dikutip dari Reuters, Kamis (4/1/2023).
Pembubaran 10 Kementerian untuk Menutup Kerugian Negara
Adapun sebelumnya juga pada beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan dilaporkan telah merekomendasikan penutupan 10 kementerian yang tidak berguna untuk menutupi kekurangan anggaran masa perang sebesar NIS 70 miliar ($20 miliar), di samping sejumlah langkah potensial lainnya.
Menurut laporan Channel 12 pada hari Minggu, kementerian-kementerian yang menjadi sasaran Departemen Keuangan meliputi:
- Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, dipimpin oleh Orit Strock
- Kementerian Yerusalem dan Tradisi Yahudi, dipimpin oleh Meir Porush
- Kementerian Intelijen, dipimpin oleh Gila Gamliel
- Kementerian Pembangunan Negev dan Galilea, dipimpin oleh Yitzhak Wasserlauf
- Kementerian Kerja Sama Daerah yang dipimpin oleh David Amsalem
- Kementerian Urusan Diaspora dan Kesetaraan Sosial dipimpin oleh Amichai Chikli
- Kementerian Urusan Strategis, dipimpin oleh Ron Dermer
- Kementerian Warisan, dipimpin oleh Amichai Eliyahu.
- Peningkatan Status Pelayanan Perempuan yang dipimpin oleh May Golan
Kemudian apabila tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan juga merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini mencapai 17%.
