Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan urusan pembagian sertifikat tanah kepada presiden selanjutnya.
Jokowi mengatakan bahwa alasan presiden baru terpilih yang dapat melanjutkan program tersebut lantaran Jokowi akan purna tugas sebagai presiden pada Oktober 2024.
Dia menilai bahwa sebenarnya penyelesaian sertifikat tanah di Indonesia terpaksa mundur setahun karena pandemi Covid-19.
"Perkiraan saya kemarin kalau enggak ada Covid itu pun rampung, tetapi Covid jadi mundur. Mungkin mundur setahun, pada 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air. Yang nyelesaikan biar presiden baru," katanya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2023).
Apalagi, Kepala Negara melanjutkan bahwa saat ini jumlah sertifikat tanah yang belum selesai hanya tinggal sedikit, yakni total sudah 101 juta sertifikat tanah yang sudah dibagikan ke masyarakat di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, Mantan Wali Kota Solo itu pun menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hak milik masyarakat atas kepemilikan tanah. Dia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke daerah dimana dirinya kerap menerima keluh kesah masyarakat tentang masalah sengketa lahan dan tanah.
Baca Juga
"Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Ada tetangga sama tetangga, sudara sama sudara, masyarakat dengan pemerintah, dengan swasta banyak sekali," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengatakan saat dari 126 juta lahan di Indonesia, hanya 46 juta lahan yang memiliki sertifikat pada 2015. Penyebabnya, lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat tanah per tahunnya.
"Padahal yang belum [memiliki sertifikat] 80 juta. Artinya, harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Mau? Siapa mau tunjuk jari. 160 tahun menunggu kalau kerja rutinitas 500.000 per tahun. 80 juta, setahun 500.000. Artinya 160 tahun bapak ibu menunggu sertifikat," tuturnya.
Oleh karena itu, Presiden Ke-7 RI itu mengaku langsung memerintahkan Menteri Agaria Tata Ruang/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan masalah sertifikat tanah. Alhasil, BPN kini berhasil menerbitkan 10 juta sertifikat tanah per tahunnya.
"BPN tidak tidur, saya kasih target. Kerja itu memang harus pake target. Kalau enggak beri target, ya 500.000 terus. Nyatanya bisa, dan sudah hampir selesai," pungkas Jokowi.
Untuk diketahui, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah bertempat di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa, (2/1/2023).
Sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 Sertifikat hasil Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari Tanah Timbul.
Sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan kali ini merupakan yang pertama kali dilakukan di seluruh Indonesia yang merupakan bersumber dari Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
