Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah telah menargetkan agar urusan sertifikat tanah dapat rampung pada 2024.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu menyebut apabila jika tidak 80 juta masyarakat yang ditargetkan memiliki sertifikat tanah tak kunjung selesai. Maka, setidaknya pemerintah ingin menyisakan 6 juta dokumen hingga akhir masa kepemimpinannya.
Hal ini disampaikannya saat menyerahkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi aset, dan sertifikat reforma agraria di GOR Delta Sidoarjo, Kabupaten Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).
“Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh indonesia masih ada 6 jutaan [belum memiliki sertifikat], tetapi semoga juga bisa diselesaikan. Ini kami ingin mati matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa persoalan mengenai konflik tanah yang sering terjadi karena tidak bersertifikat sudah terjadi sejak lama. Apalagi sejak 2015 dari total 126 juta hanya 46 juta lahan yang sudah bersertifikat.
Alhasil, dia melanjutkan bahwa masih ada 80 juta lahan yang belum bersertifikat, sehingga konflik di Negara makin kompleks lantaran banyaknya lahan belum bersertifikat.
Baca Juga
“Ada yang dengan tetangga, ada sesama saudara, antarmasyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta. Saya tuh kalau masuk ke desa itu selalu urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak, tetapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat," katanya.
Meski begitu, dia mengamini bahwa pemerintah sebelumnya hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat tanah per tahun di seluruh Indonesia, sehingga apabila angka tersebut masih sama, maka untuk merampungkan urusan tersebut akan memakan waktu hingga 160 tahun untuk menyelesaikan persoalan tanah yang belum bersertifikat.
Oleh sebab itu, dia memastikan agar pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tanah
"Artinya tahun depan lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya, ini kerja keras mati-matian semuanya dari kantor BPN di daerah dan pusat," imbuhnya.
Presiden Ke-7 RI itu menilai adanya sertifikat tanah ini bisa meredam konflik di desa-desa. Dia lantas menyebut masyarakat yang rela mati untuk mempertahankan tanah.
"Dan itu sekarang saya ke desa, ini meredam konflik lahan, meredam sengketa tanah, kalau sudah sengketa tanah itu pemilik mati-matian mempertahankan tanahnya bahkan saling membunuh kadang-kadang, memang [sertifikat] adalah hak tanda bukti kepemilikan tanah yang kita miliki," pungkas Jokowi.
