Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa sertifikat tanah elektronik penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data.
Dia menilai bahwa memiliki sertifikat tanah elektronik juga dapat menghemat biaya transaksi.
Hal ini disampaikan saat meluncurkan sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/12/2023).
"Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dan juga dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data," ujarnya kepada wartawan.
Selanjutnya, Presiden Ke-7 RI itu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.
Pemerintah pun menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.
Baca Juga
"Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, tetapi] Pak Menteri ATR/BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat artinya kurang 6 juta," tuturnya.
Kepala Negara pun mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan tersebut. Presiden pun menginstruksikan untuk menyosialisasikan layanan tersebut kepada seluruh masyarakat di Indonesia.
"Tidak hanya (masyarakat) di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung," imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden asal Surakarta menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menerbitkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.
"Juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan," tandas Jokowi.
