Bisnis.com, JAKARTA - Untuk kedua kalinya dalam satu bulan, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mendapat persetujuan Kongres untuk menjual senjata darurat kepada Israel.
Melansir Al Jazeera, Minggu (31/12/2023), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Kongres mengenai keputusan darurat kedua yang mencakup penjualan persenjataan senilai US$147,5 juta kepada Israel, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
"Mengingat mendesaknya kebutuhan pertahanan Israel, Menteri Pertahanan memberi tahu Kongres bahwa ia telah menggunakan wewenang yang didelegasikan untuk menentukan keadaan darurat yang memerlukan persetujuan segera atas transfer tersebut," demikian pernyataan tersebut.
Deplu AS mengatakan bahwa AS berkomitmen terhadap keamanan Israel dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk memastikan Israel mampu mempertahankan diri dari ancaman yang dihadapinya.
Paket penjualan tersebut mencakup peralatan tambahan, termasuk sekering, pengisian daya, dan primer yang diperlukan Israel untuk membuat peluru 155mm yang sebelumnya telah dibeli, berfungsi.
Persetujuan Kongres tersebut menjadi sebuah ironi, mengingat Kongres kini meningkatkan seruan agar Israel menurunkan intensitas agresi dan menghentikan lebih banyak korban warga sipil.
"Kami telah mendengar dari semua pejabat tinggi pemerintahan Biden selama berminggu-minggu bahwa inilah saatnya bagi Israel untuk beralih ke konflik dengan intensitas yang lebih rendah. Intinya, hentikan pengeboman massal. Hentikan kematian massal warga sipil," ungkap Patty Culhane dari Al Jazeera.
Culhane mengatakan, kini mereka sekarang menjual amunisi pemusnah massal yang mereka butuhkan untuk melanjutkan agresi dengan intensitas tinggi.
Israel juga akan membeli proyektil 155mm M107, yang merupakan peluru artileri yang akan menyebabkan kehancuran yang meluas di daerah padat penduduk seperti Gaza, demikian laporan Culhane.
"Mereka tidak mengatakan secara pasti berapa banyak [peluru] yang akan ada dalam paket senilai $147,5 juta ini. Tetapi, dalam paket-paket sebelumnya, itu benar-benar berarti bahwa ribuan bom akan dikirim ke Israel,” lanjutnya.
Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara sangat terkejut dengan keputusan Kongres karena sangat bertolak belakang.
Menurutnya, memastikan Israel mendapatkan senjata untuk melanjutkan fase perang yang intens, sementara mendesaknya untuk menurunkan intensitas pertempuran, secara strategis merugikan AS sendiri.
"Kita harus melihat lebih dalam untuk melihat apakah ada penjelasan yang berarti mengapa pemerintahan Biden mendapat persetujuan Kongres untuk mempercepat pengiriman senjata ke sebuah negara yang terlibat dalam kejahatan perang," katanya.
Bishara mengatakan bahwa langkah tersebut "memalukan secara moral" mengingat bahwa perang tersebut telah menyebabkan kerusakan dan menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina
”Namun ini juga mencurigakan secara politis, dalam artian mengapa Biden ingin mendapat persetujuan Kongres dua kali di bulan yang sama?,” ungkapnya.
Pada 9 Desember 2023, pemerintahan Biden membuat keputusan darurat untuk menyetujui penjualan hampir 14.000 butir amunisi tank ke Israel senilai lebih dari US$106 juta.
Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengkritik peran AS dalam perang tersebut.
"Meskipun kejahatan ini dilakukan oleh tangan-tangan Israel, mereka disponsori dan didukung oleh pemerintah AS,” ungkapnya.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi pada hari Sabtu, ia menambahkan bahwa Hamas meminta pertanggungjawaban pemerintahan Biden atas peran langsung mereka dalam mensponsori dan mengatur genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.
