Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, hak asasi manusia (HAM) dalam situasi buruk, dan kebebasan sipil mengalami penyusutan ruang.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang faktual, bukan asumsi. Gufron menyatakan jika ada yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan, maka itu menyesatkan.
"Realitas buruknya demokrasi munculnya reformasi sektor keamanan apalagi situasi HAM di Papua yang mengalami konflik yang berkepanjangan itu sesuatu yang sangat nyata, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, realitas konkret nyata dialami oleh masyarakat kita," katanya, dalam konferensi pers, Kamis (28/12/2023).
Dia mengatakan jika dihitung dari tahun 1998 setelah Orde Baru tumbang, sudah 25 tahun sejak Soeharto dijatuhkan, demokrasi Indonesia seharusnya semakin terkonsolidasi, tetapi dalam realitas ini tidak terjadi.
"Justru sebaliknya demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran di usia yang ke-25 tahun. Ada beberapa kelembagaan yang sudah dibentuk sejak 1998, tapi kalau bicara tentang demokrasi kita tidak hanya berbicara tentang kelembagaan, tidak hanya bicara tentang prosedur politik, kita tidak bicara hanya soal mekanisme politik, tapi kita juga bicara soal substansi nilai-nilai," ujarnya.
Gufron mengatakan bahwa aspek demokrasi yang substantif seharusnya di kedepankan, dan dijadikan pedoman dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara, dan itu yang sekarang hilang dan substansi nilai ini semakin diabaikan oleh elit politik, ada penyusutan kemunduran demokrasi.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kemunduran demokrasi, dan HAM terjadi terutama di era pemerintahan Jokowi sejak 2014.
"Kalau kita coba flashback ke belakang 2014-2015 ini tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan Jokowi yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Ini satu kebijakan yang selalu digembar-gemborkan bukan di era pemerintahan Jokowi saja, ini juga diproyeksikan pemerintahan 2024 mendatang oleh salah satu paslon," ucapnya.
Kemudian dia menjelaskan bahwa prioritas kebijakan Jokowi sejak 2014 yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, bukan terhadap keadilan yang berpihak pada rakyat.
"Pemerintahan Jokowi dari awal sampai sekarang, padahal jika kita bicara tentang agenda politik agenda pemerintahan tidak hanya pembangunan ekonomi saja. Agenda pembangunan HAM, penguatan demokrasi yang substantif ini seharusnya menjadi prioritas, strategis HAM politik hukum ini cenderung diabaikan dari awal sampai sekarang," tambahnya.
Gufron menegaskan bahwa demokrasi dan HAM semakin tergerus dan di korupsi oleh elit politik. Dia mengatakan bahwa jika bicara tentang substansi demokrasi maka perlu melihat penegakan HAM yang dijalankan.
Selain itu, perlu melihat komitmen pemerintah dalam penegakan HAM yang benar-benar diwujudkan atau tidak.
Kemudian, perlunya melihat tentang kebebasan sipil yang harus dihormati dan dilindungi, dan tentang demokrasi yang substantif, keamanan politik, dengan Polri dan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak melakukan kekerasan.
