Bisnis.com, Jakarta - Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.
Imparsial menilai terdapat tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Idham saat menjadi kapolri.
Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.
Menurutnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Dia mengatakan kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi.
"Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).
Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara
Menurut dia konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.
Dalam konteks itu, ujarnya, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.
Tantangan pertamanya, kata dia, penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurut Al Araf, Idham harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan.
Kasus Novel sudah hampir 2,5 berjalan, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya.
"Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang," ujarnya.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) memberi hormat kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) pada rapat dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara
Selain itu, Idham juga harus menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus-kasus lainnya.
"Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban," kata Al Araf.
Prioritas kedua, lanjut Al Araf adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.
Dia berharap Idham dapat mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.
"Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, dalam mendukung agenda ini, pihaknya meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.
Al Araf menjelaskan pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk kapolri baru dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.
"Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku," tambah Al Araf.
