TKN Prabowo-Gibran Ungkap Sumber Dana Untuk Jalankan Program Jika Terpilih

TKN Prabowo-Gibran membeberkan beberapa sumber dana yang bakal digunakan capres-cawapres nomor urut dua itu untuk menjalankan semua programnya.

Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com

Selasa, 19 Desember 2023 | 18:20

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyapa tamu undangan sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU

Bisnis.com, JAKARTA-Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan beberapa sumber dana yang bakal digunakan capres-cawapres nomor dua itu untuk menjalankan semua programnya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Hari Wibowo, mengungkapkan sumber pendanaan yang pertama berasal dari denda dan vonis uang pengganti dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Pengadilan.

Dia berpandangan bahwa belakangan ini sudah banyak perkara yang inkracht, namun denda dan uang pengganti belum masuk ke kas negara.

"Dulu waktu saya bertugas di suatu lembaga itu, jumlahnya sudah mencapai Rp90 triliun, mungkin sekarang bisa lebih banyak lagi. Nanti akan kita gali itu," tuturnya di Jakarta, Selasa (19/12).

Selanjutnya, menurut Drajat, sumber dana lainnya berasal dari perpajakan yang akan dinaikkan jika Prabowo-Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Drajat berencana merombak sistem perpajakan yang ada saat ini, sehingga bisa dijadikan sumber pendanaan bagi pemerintah untuk menjalankan program Prabowo-Gibran.

"Kita perlu melakukan berbagai perombakan di rezim perpajakan ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita rombak," katanya.

Kemudian, menurut Drajat, sumber pendanaan lain ada didigitalisasi. Drajat mengatakan pihaknya juga membutuhkan bantuan dari LSM greenpeace untuk mengejar PPN digitalisasi.

"Digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif itu akan jadi prioritas kami dan mungkin kami juga butuh bantuan greenpeace, karena tanpa change of cash tadi mau gak mau. Tanpa change of cash yang baik, susah kita kejar PPN yang baik," ujarnya.