Bisnis.com, BOGOR - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta pemerintah jujur dengan masyarakat terkait ketersediaan pupuk.
Pernyataan itu Ganjar sampaikan ketika berbicara dalam acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa (19/12/2023).
Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengaku dengar pemerintah mengumpulkan para pihak yang berkaitan dengan distribusi pupuk, usai debat perdana Pilpres 2024 pada pekan lalu. Pada debat itu sendiri Ganjar sempat menyebutkan terjadi kelangkaan pupuk di banyak daerah.
"Setelah debat itu menarik pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, 'Tenang pupuk ada.' Itu bahasa yang saya dengar. Tapi, faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu," ujar Ganjar.
Dia meyakini, kelangkaan pupuk terjadi kerena sering ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk. Menurutnya, sistem pemberian pupuk subsidi yang ada sekarang sangat memudahkan penyeludupan hukum.
Ganjar menjelaskan, sekarang yang berhak menerima subsidi pupuk merupakan petani yang punya lahan kurang dari 2 hektar.
Baca Juga
"Jika saya juragan maka saya akan sewa tanah yang kurang dari 2 hektar: 1,9 [hektar]; 1,5 [hektar]; tapi saya bisa punya 100 hektar. Saya bisa dapat subsidi enggak? Berbasis itu bisa dapat," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ganjar menekankan pentingnya satu data Indonesia. Dia pun menawarkan program KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).
Dengan KTP Sakti, lanjutnya, pemerintah akan mengintegrasikan semua data subsidi perlindungan sosial masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penerima subsidi pupuk.
"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling," ungkap Ganjar.
