Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Desak PPATK Ungkap Temuan Transaksi Janggal Pemilu 2024

PDIP mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis temuan transaksi janggal terkait Pemilu 2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai Program Megawati Fellowship di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). PDI Perjuangan menyelenggarakan program Megawati Fellowship di bidang pendidikan terutama riset, inovasi dan teknologi yang dapat diikuti seluruh anak bangsa berdasarkan dengan syarat ditentukan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai Program Megawati Fellowship di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). PDI Perjuangan menyelenggarakan program Megawati Fellowship di bidang pendidikan terutama riset, inovasi dan teknologi yang dapat diikuti seluruh anak bangsa berdasarkan dengan syarat ditentukan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis temuan transaksi janggal terkait Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi PPATK atas temuannya tersebut. Meski demikian, lanjutnya, diperlukan tranparansi kepada publik.

"Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Dia berpendapat, salah satu esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Hasto pun menyinggung soal kemunculan baliho suatu partai politik yang tiba-tiba ada di mana-mana.

"Sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh Nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," ucapnya.

Hasto mengatakan, harus ada yang menghitung biaya pemasangan baliho tersebut. Lalu, apakah partai itu melaporkan secara transparan biaya kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia pun mendorong pembentukan semacam komite independen pemantau Pemilu 2024. Singgung putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Hasto mengaku khawatir usai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wasit Pemilu 2024 ternyata juga bisa diintervensi.

"Sehingga memang untuk menjaga fairness [keadilan] dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, diperlukan komite independen," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan intensitas transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 semakin meningkat. Anomali, lanjutnya, sudah sangat kelihatan.

"Sudah mulai ada kecenderungan naik dan anomali sudah mulai kelihatan. Kita kerja sama dengan beberapa bank untuk mulai mengawasi dengan ketat," jelasnya saat ditemui di Kantor PPATK, Jakarta, dikutip Senin (20/11/2023). 

Ivan menceritakan bahwa peningkatan transaksi mencurigakan pernah mencapai 100% ketika memasuki suatu tahun pemilu. Beberapa contoh anomali transaksi yang dilaporkan jelang pemilu, yakni kembali aktifnya rekening bank yang sebelumnya mati. 

"Biasanya orang transaksi kecil, biasanya transaksi di suatu rekening mati, namun tiba-tiba hidup. Rekening diam bertahun-tahun tiba-tiba hidup. Tidak pernah [uang masuk] dari luar negeri, tiba-tiba [masuk]," terangnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper