Bisnis.com, JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tak pernah menolak adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, dia mengamini bahwa pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dikerjakan.
Dia menilai meskipun telah terbentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetapi skala prioritasnya apabila memenangkan pemilihan presiden (pillres) 2024 adalah menyelesaikan permasalahan yang lebih penting.
"Kami menyebutnya important and urgent. Nah, important and urgent harus segera diselesaikan, tetapi kalau important [but] not urgent, ini bisa dikerjakan nanti," ujarnya saat bertemu dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jumat (1/12/2023).
Anies melanjutkan bahwa pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser utara itu secara menyeluruh masih memiliki berbagai tantangan sehingga saat ini problematika yang ada bukan tentang setuju atau tidak setuju.
"Kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu, kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas," katanya.
Baca Juga
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menilai sumber daya fiskal yang terbatas itu lebih baik digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, salah satunya perihal honor guru.
Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, wacana pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan bersifat kontraproduktif apabila anggaran triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk honor guru.
Honor bulanan guru saat ini, kata Anies hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sekitar 10–15 hari saja.
"Ya, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya, gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsen ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10-15 hari?" pungkas Anies.
