Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango akan segera membahas sejumlah kerja prioritas lembaga tersebut usai penetapan rekannya, Firli Bahuri, sebagai tersangka dugaan pemerasan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Nawawi untuk menggantikan Firli Bahuri sementara waktu sebagai Ketua KPK usai dirinya ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penunjukan Nawawi melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani, Jumat (24/11/2023).
"Insya Allah Senin besok saya akan bertemu dan bicara terlebih dahulu dengan rekan pimpinan lainnya untuk membahas kerja-kerja yang berskala prioritas berkaitan dengan situasi yang dihadapi lembaga saat ini," katanya kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).
Nawawi juga menegaskan bahwa prinsip kolektif kolegial masih diterapkan pada pimpinan KPK saat ini. Artinya, pimpinan KPK terdiri dari empat orang saat ini.
"Kerja kepemimpinan di lembaga ini bersifat kolektif kollegial," tuturnya.
Sebelumnya, KPK telah menerima Keppres pemberhentian sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, dan pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai penggantinya.
Baca Juga
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah telah menerima Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu, usai penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan.
"Sudah diterima," kata Johanis kepada Bisnis, Minggu (26/11/2023).
Adapun usai Keppres itu ditandatangani, Firli resmi diberhentikan sementara dari jabatan yang telah dipegangnya sejak 2019 lalu. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango resmi mulai menjalani tugas sebagai Ketua KPK sementara.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa secara pribadi akan mendukung penuh penunjukan koleganya itu sebagai Ketua Sementara KPK.
Menurut Ghfuron, Nawawi adalah sosok yang tepat karena merupakan yang paling senior di antara lima pimpinan. Dia menyebut Nawawi merupakan pimpinan yang diterima atau tidak mendapatkan resistensi dari insan KPK.
"Dan bagi kami ini saatnya kami membuka diri untuk memperbaiki semua hal baik internal dan external, kami yakin pak Nawawi mampu kembali bergandengan dengan semua elemen bangsa pejuang antikorupsi," ucapnya.
Sebagai informasi, Firli diduga telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.
Sebelum ditetapkan tersangka, Firli telah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.
