Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beda dengan Ganjar, Elite PDIP Sebut Penegakan Hukum Baik-Baik Saja

Ketua DPP PDIP menyatakan penegakan hukum masih baik-baik saja meski capres usungan PDIP Ganjar Pranowo hanya beri nilai 5.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022 / Bisnis-Aprianus Doni Tolok
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022 / Bisnis-Aprianus Doni Tolok

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan penegakan hukum masih baik-baik saja meski capres usungan PDIP Ganjar Pranowo hanya beri nilai 5 dari 10.

Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan lembaga penegakan hukum ini menilai tidak ada suatu yang terlalu buruk, yang buat penegakan hukum di Indonesia harus diberi rapor merah.

"Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita menilai mitra-mitra sampai hari ini baik-baik saja," jelas Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Meski demikian, dia tidak memungkiri apabila ada dinamika hingga konfliknya dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Dia masih bisa memaklumi berbagai dinamika dan konflik itu.

Apalagi, lanjutnya, banyak hasil survei menunjukkan kepercayaan publik kepada para penegak hukum masih tinggi.

"Kalau rating penegakan hukum, kalau kita lihat kejaksaan rating-nya masih di 74% ya. Kemudian rating-nya Polri masih 72%," ujarnya.

Pacul merasa sebaiknya penjelasan lebih lanjut ditanyakan ke Ganjar. Dia tidak tahu alasan pasti Ganjar memberi nilai 5 untuk penegakan hukum.

"Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper