Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Prabowo sempat diserang karena mencegah korupsi terkait alutsista pada awal jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Menurutnya, Prabowo sempat mengalami kesulitan saat melakukan tindakan preventif terhadap indikasi korupsi tersebut, kendati enggan membeberkan detailnya.
"Pasti ya, jadi Pak Prabowo menghadapi kesulitan. Anda perhatikan di awal beliau jadi Menhan, serangannya itu luar biasa, jadi itu kerasa, kok. Kalau detailnya seperti apa, saya enggak bisa menjelaskan," katanya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (19/11/2023).
Mengenai pihak-pihak yang bermain dalam dugaan korupsi tersebut, dia mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian.
"Tindakan tegas dari sisi birokrasi ya tentu Pak Prabowo berhentikan. Kalo tindakan hukum, karena ini belum direalisasikan, itu tentu adalah wewenangnya KPK dalam hal ini, atau kejaksaan," jelasnya.
Sebagai informasi, Prabowo disebut mendapati adanya mark up atau penggelembungan dana dalam kontrak-kontrak yang sebelumnya telah ada di Kemenhan.
Baca Juga
"Saat itu ditemukan banyak dugaan-dugaan mark up yang sangat besar. Nah karena belum direalisasikan akhirnya Pak Prabowo menolak untuk menandatangani, sehingga kontrak-kontrak itu batal," katanya dalam kesempatan yang sama.
Dahnil mengatakan, nilai pengadaan alutsista yang digelembungkan mencapai 1.000% dari harga aslinya. Menurutnya, temuan itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan anggaran Kemenhan rendah pada masa-masa awal Prabowo bertugas.
Ketika ditanya mengenai langkah hukum yang telah dilakukan terkait dugaan tersebut, dia menyebut bahwa Prabowo telah melakukan tindakan preventif dengan melibatkan BPK hingga KPK.
"Sehingga kalau diperhatikan, banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong. Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang sehingga praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan, kira-kira begitu," imbuh Dahnil.
