Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku terima banyak laporan terkait dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satunya terkait intimidasi yang diterima kepala daerah dari aparat keamanan.
Dia menjelaskan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah membuka posko dan nomor pengaduan sebagai respons dugaan pelanggaran dan intervensi kepolisian dalam penanganan Pemilu 2024.
"Sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat satgas itu dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga [pemilu] kita bisa fair [adil]," jelas Ganjar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
Bahkan, mantan gubernur Jawa Tengah ini mengaku sudah banyak masuk laporan termasuk soal intimidasi dari aparat ke kepala daerah. Meski demikian, Ganjar tidak mendetailkan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran itu.
"Ya sudah ada lah semua yang melapor dan kami tahu semua. Maka kami sampaikan secara terbuka," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak tahu terkait dukungan adanya isu pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso ke pasangan Ganjar-Mahfud. Dia membantah adanya pakta seperti.
"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau itu enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," katanya.
Ganjar klaim pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu pakta integritas dukungan yang belakangan beredar tersebut. "Enggak lah, mana kekuatan kami?" tutupnya.
