Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin angkat bicara terkait dengan kedekatan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Orang nomor dua di Indonesia itu pun berharap agar penunjukan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI semestinya tidak dikaitkan dengan netralitas dari angkatan bersenjata tersebut, khususnya terkait dengan isu mengukuhkan 'Geng Solo' di lingkaran Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, Agus Subiyanto pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta (2009-2011) ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo 2005-2012 dan saat ini dirinya menjadi Calon tunggal Panglima TNI Jenderal di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI.
"Saya kira komitmen TNI itu sudah seluruhnya [untuk menjaga netralitas] kan, termasuk Pak Agus termasuk yang lain semua, dari AU, dari AL, dari Angkatan Darat, semuanya itu dan semua aparat itu," ujarnya saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, kedekatan aparat dengan Presiden merupakan hal yang relatif. Meski begitu, Wapres Ke-13 RI itu juga tetap mengimbau agar kedekatan tersebut tidak boleh membuat tugas-tugas yang ada terabaikan, termasuk kedekatan Agus dengan Presiden Jokowi.
"Saya kira soal hubungan dekat jauh itu relatif saya kira, semua dekat sebenarnya itu, tidak ada yang jauh, dekat semua, tetapi tugas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan," imbuhnya.
Baca Juga
Selain itu, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga menegaskan netralitas seluruh aparat Pemerintah termasuk TNI/Polri harus dijaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang agar menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.
Dalam kesempatan yang sama, Agus turut buka suara mengenai kedekatannya dengan Presiden asal Surakarta itu.
Dia menegaskan bahwa TNI punya aturan bahwa tidak boleh berpolitik praktis. Jika melanggar, maka akan mendapatkan hukuman disiplin bahkan pidana dari satuannya. Bahkan, dia menyebut ketentuan ini telah tertuang di undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 39 yang mencatatkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Kemudian juga apabila melanggar ada di undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau melanggar bisa kena hukuman disiplin dari satuannya ataupun kena pidana ya. Jadi kami TNI akan mengacu ke situ koridor, kalaupun ada yang berbuat itu adalah oknum,” tegasnya.
Agus pun mengatakan bahwa kedekatannya dengan Kepala Negara hanya sebatas kedekatan pekerjaan.
“Kemudian disampaikan tadi kedekatan, karena saya itu bertugas itu tidak hanya di Solo bertugas itu. Setiap saya bertugas, contoh saya pernah di Palu saya Danrem disana, dengan Forkopimda saya dekat dengan pak Longki, Pak Pasha Ungu sebagai walikota dulu. kemudian juga terakhir saya Pangdam III saya dekat dengan Ridwan Kamil dengan Pak UU Wagubnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, bahwa kedekatannya dengan Jokowi hanya dalam tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kedekatan saya hanya kerja ya, jadi sebagai Forkopimda gitu ya, jadi Forkompinda bekerja bersama-sama tujuannya untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita harus bekerja bersama-sama, tidak hanya aparat Pemda saja, dibantu oleh TNI Polri dan semua yang ada di wilayah tersebut. Jadi seperti itu ya,” pungkas Agus.
