Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan tidak akan memutuskan hubungan dengan Hamas Palestina karena tekanan Amerika Serikat (AS). Dia juga menegaskan bahwa Palestina memiliki hak untuk membela diri terhadap Israel.
Melansir Bloomberg, Rabu (8/11/2023), dalam pidatonya di hadapan Parlemen, Anwar menegaskan upaya AS untuk membatasi pihak luar untuk mendukung Hamas adalah tindakan sepihak dan Malaysia tidak akan mengakuinya.
Para pemimpin Malaysia selama bertahun-tahun telah mengadakan komunikasi rutin dengan para pemimpin Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
"Kami melanjutkan hubungan kami dengan Hamas, sebelumnya dan sekarang. Dan kami tidak menganggap, menghukum Hamas sebagai organisasi teroris,” kata Anwar.
Pemimpin Malaysia itu membandingkan Hamas dengan Nelson Mandela dan Kongres Nasional Afrika yang berjuang untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.
"Palestina dijajah melalui apartheid, pembersihan etnis, dan sekarang genosida. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi adalah hak dan perjuangan yang sah dari rakyat Palestina,” tegasnya.
Baca Juga
Tidak seperti Mandela yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian karena membantu menghentikan rezim apartheid secara damai, Hamas membunuh lebih dari 1.400 orang Israel dan menyandera sekitar 240 orang dalam memicu pertempuran terbaru.
Anwar menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen oposisi, yang menanyakan sikap pemerintah terhadap RUU Pencegahan Pendanaan Internasional Hamas dari Dewan Perwakilan Rakyat AS. RUU tersebut disepakati pada 1 November 2023 dan menjatuhkan sanksi terhadap orang, lembaga, dan pemerintah asing yang membantu Hamas, Jihad Islam Palestina, atau afiliasinya.
Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Malaysia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$77 miliar. Malaysia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$31,3 miliar. Ketegangan dalam hubungan ini dapat mempengaruhi persyaratan perdagangan kedua negara.
"Saya tidak akan menerima ancaman apa pun, termasuk ini. Tindakan ini sepihak dan tidak sah, karena kami sebagai anggota PBB hanya mengakui keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB,” lanjutnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bulan lalu mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan Hamas tidak terjadi tanpa sebab dan menambahkan bahwa rakyat Palestina telah mengalami 56 tahun pendudukan penuh penderitaan.
”Malaysia akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh negara manapun dan juga perwakilan rakyat Palestina untuk membawa kasus terhadap Israel ke Mahkamah Pidana Internasional,” tambah Anwar.
Pekan lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengunggah sebuah video percakapan dengan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, yang menggambarkan perang sebagai "genosida" yang dirancang untuk membunuh sebanyak mungkin orang Palestina.
Haniyeh meminta pria berusia 98 tahun itu untuk membantu mengubah narasi Barat dan Israel yang menyamakan Hamas dan ISIS.
