Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan secara de facto atau hakikatnya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sudah bukan kader PDIP lagi.
Komarudin menjelaskan, Gibran sudah melanggar keputusan partai melalui perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena menerima pinangan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dia menegaskan, aturan partai sudah tegas menyatakan agar setiap kader tegak lurus pada keputusan partai. Oleh sebab itu, lanjutnya, otomatis Gibran sudah tidak jadi anggota PDIP.
“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM [Koalisi Indonesia Maju]," ujar Komarudin dari Merauke (26/10/2023), dikutip dari rilisnya.
Dia merasa tidak ada yang perlu dibuat heboh dari kasus Gibran ini. Menurutnya, dalam kepartaian, orang keluar, pindah, berhenti, atau beralih merupakan suatu hal yang biasa.
"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar-Mahfud,” lanjutnya.
Komarudin pun mengingatkan kembali, Gibran memang sudah pernah diberi teguran lisan. Waktu itu, 21 April 2023, PDIP resmi mencalonkan Ganjar sebagai bakal capres usungan.
Pada kesempatan itu, Megawati mengingatkan kadernya untuk tidak boleh melakukan dansa politik lagi. Meski demikian, sebulan kemudian atau tepatnya 19 Mei 2023, Gibran menemui Prabowo di Solo. DPP PDIP pun melakukan klarifikasi dengan mengundang Gibran ke Jakarta pada 22 Mei 2023.
“Saat itu, sebagai kader yang junior, kami tidak menjatuhkan sanksi. Kami berikan nasihat untuk patuh pada aturan Partai. Saat itu Gibran menyampaikan terima kasih atas nasihatnya dan sebagai kader muda berjanji akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum,” ungkap Komarudin.
Meski demikian, Gibran tidak menetapi janjinya. Oleh sebab itu, Komarudin akan menyerahkan penilaian kejadian ini ke publik. Bagaimana, lanjutnya, publik yang akan menentukan presiden dan wakil presiden selanjutnya.
